Bobroknya sistem kinerja BPN Kabupaten Gresik dalam pengurusan sertifikat hak milik terungkap dalam sidang lanjutan Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Kasus yang menyeret notaris Reza Andrianto dan Asisten Surveyor Kadastral (ASK) Adhienata Putra Deva diketahui menggunakan jasa orang dalam atau pegawai BPN.
Dalam sidang yang berlangsung hingga malam di PN Gresik pada Senin (22/9/2025) itu, majelis hakim menduga banyak pihak yang terlibat. Sehingga dalam kasus tersebut, korban harus kehilangan tanah seluas 2.292 meter persegi di wilayah Manyar.
Itu setelah sejumlah pertanyaan dilontarkan majelis hakim kepada dua saksi yang dihadirkan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Kedua saksi itu yakni Esthi Rahayu selaku verifikator berkas dan Aris Febrianto selaku asisten verifikator yang saat itu bertugas di BPN Gresik pada 2022.
Kepada Hakim, Aris Febrianto mengakui telah menerima berkas dari Deva. Dalam berkas permohonan tersebut, Deva membawa permohonan dari Tjong Cien Sing.
"Saya yang pertama kali menerima berkas permohonan mengatasnamakan Tjong Cien Sing. Namun saat itu dibawa oleh terdakwa Deva," kata Febrianto.
Anehnya, Febrianto menyatakan berkas tersebut lolos verifikasi. Padahal tidak diajukan langsung oleh pemohon maupun kuasa pemohon.
"Saya loloskan karena sudah biasa dan saling percaya," tambahnya.
Menurutnya, hal tersebut sudah biasa dan sering terjadi. Apalagi pada map permohonan terdapat kode khusus bertuliskan nama Budi Riyanto yang saat ini masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).
"Jalur orang dalam, saling percaya saja karena sudah biasa. Ada nama Budi," ungkapnya setelah dicecar Majelis Hakim.
Hal tersebut diakui oleh saksi Esthi Rahayu. Saat dicecar pertanyaan Majelis Hakim, Esthi mengakui ada beberapa oknum pensiunan BPN Gresik yang masih memiliki akses untuk mengurus sertifikat.
"Yang paling sering ya Budi, cuman saya sudah jarang sekali bertemu," ungkapnya.
Simak Video "Video: Kasus Mafia Tanah Jerat Mbah Tupon di Bantul Naik Penyidikan"
(auh/hil)