Sidang kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Shiddiqiyyah Jombang dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi di Ruang Cakra, PN Surabaya kali ini mendengar saksi ahli. Saksi yang dihadirkan kuasa hukum Mas Bechi itu menyebutkan unsur pidana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terpenuhi.
Saksi ahli itu adalah Prof Dr Suparji Ahmad. Ia merupakan Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia di Jakarta. Ia menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dakwaan dan pasal yang dikenakan oleh JPU dalam dakwaan, yakni pasal 285, 289, maupun 294 KUHP.
"(Pasal) 285 kan harus ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu mengancam kekerasan atau ada unsur kekerasan. Kalau lihat dari kronologisnya tidak ada tindakan atau ancaman kekerasan untuk dilakukan persetubuhan atau pencabulan," ujar Suparji usai sidang, Selasa (27/9/2022).
Ia menyimpulkan itu dari bukti-bukti yang diungkap. Tidak ada tindakan dari terdakwa melakukan kekerasan atau kontak fisik, seperti memukul atau menendang kepada korban. Bahkan, ia meyakinkan hakim tak ada bukti-bukti terdakwa hendak melakukan kekerasan kepada korban bila tidak menuruti kemauan.
Karena tidak ada unsur keterpaksaan dan ancaman yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, hal itulah yang membuatnya menyimpulkan bahwa Pasal 285 dan 289 tidak terpenuhi dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU.
"Dalam pandangan saya, secara teoritis tidak ada ancaman atau tindakan, sehingga korban tidak merdeka atau terancam. Itu tidak terbukti. Berarti (pasal) 285 dan 289 tidak masuk di situ, karena tidak semata-mata hanya ada unsur persetubuhan saja, tapi (harus) ada ancaman dan kekerasan," ujarnya.
Suparji juga menyoroti dakwaan terakhir soal relasi kuasa yang dianggap menyebabkan terjadinya pencabulan. Ia menganalogikan adanya ketergantungan antara murid dengan guru, pasien dengan dokter, dan lain sebagainya. Padahal, menurutnya Mas Bechi bukan guru korban secara langsung.
"Kalau terjadi relasinya ini, kan, diduga pelaku bukan guru secara langsung kepada korban. Sehingga unsur 294 tidak masuk ke situ, itu KUHP merupakan warisan dari Belanda, ya. Jangan sampai orang yang tidak salah diperlakukan tidak adil, lagi-lagi kembali pada fakta persidangan, ini patut dipertanyakan," ujarnya.
Tanggapan JPU, pengacara terdakwa Mas Bechi, dan pengacara terduga korban. Baca di halaman selanjutnya.
