Usia kepemimpinan duet Subandi dan Mimik Idayana di Kabupaten Sidoarjo bahkan belum genap setahun, namun hubungan keduanya kembali jadi perhatian publik. Sederet konflik antara Bupati dan Wakil Bupati ini kerap tersorot dan memunculkan dugaan adanya keretakan di lingkaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Terbaru, bahkan Mimik hendak melaporkan Subandi ke Kemendagri. Laporan ini buntut mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai Mimik tak sesuai aturan.
Sebelumnya, saat dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, pasangan Subandi-Mimik tampil solid. Mereka berjanji membawa Sidoarjo lebih maju. Namun, perjalanan pemerintahan mereka ternyata tidak semulus yang dibayangkan.
Dihimpun dari sejumlah sumber, berikut kronologi perjalanan retaknya hubungan Subandi dan Mimik:
Dilantik 20 Februari 2025
Subandi-Mimik diusung oleh tiga partai politik besar, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Selain partai parlemen tersebut, mereka juga mendapat dukungan dari partai non-parlemen seperti Hanura, Partai Buruh, PKN, Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.
Dalam Pilkada Sidoarjo 2024, pasangan Subandi-Mimik meraih kemenangan sekitar 58% suara menurut hasil hitung cepat tim internal mereka. Lalu, Subandi dan Mimik Idayana diambil sumpah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025.
Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama 961 kepala daerah di Indonesia. Keduanya kala itu menyampaikan visi bersama, yakni penguatan ekonomi UMKM, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, perhatian pada lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Awal Mula Pemicu Konflik
Lalu pada Maret 2025, beredar sebuah video singkat di media sosial menampilkan pernyataan Subandi. Dalam rekaman itu, ia menyebut anggota DPR hanya menghambur-hamburkan uang.
"Kene (Bupati dan Wabup) seng golek duwek (kita yang mencari uang), DPR menghambur-hamburkan uang," ucapnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari DPRD Sidoarjo yang menuntut klarifikasi sekaligus permintaan maaf resmi. Meski demikian, pada periode ini hubungan Subandi dan Mimik masih terlihat baik. Beberapa kali keduanya tetap tampak kompak hadir di berbagai acara.
Lalu, Desakan agar Subandi segera menyampaikan permintaan maaf semakin menguat. Dalam rapat paripurna 10 Juni 2025, enam fraksi DPRD Sidoarjo (Gerindra, PAN, PDIP, PKB, PKS-PPP, dan NasDem-Demokrat) secara resmi meminta Subandi menarik ucapannya.
Pada 17 Juni 2025, Subandi akhirnya menyampaikan permintaan maaf dalam forum paripurna. Namun, sikapnya dianggap tidak jelas. Beberapa anggota dewan kemudian memilih walk out karena menilai Subandi tidak secara spesifik mengakui kesalahan dalam pernyataannya yang sempat viral pada Maret lalu.
Simak Video "Video: Bupati Sidoarjo Soal Operasi Pencarian Korban Ponpes Al Khoziny"
(auh/hil)