.webp)
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mendorong percepatan dan optimalisasi penyaluran pembiayaan rumah subsidi di Jawa Timur agar kuota nasional yang disiapkan pemerintah pusat bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini untuk pemenuhan kebutuhan papan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pak Presiden telah meningkatkan alokasi rumah subsidi secara nasional dari sebelumnya kurang dari 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit. BTN sendiri mendapat alokasi 220 ribu unit, dan sekitar 20 ribu unit di antaranya untuk Jawa Timur. Ini mencerminkan komitmen luar biasa dari Presiden untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat," ujar Emil usai menerima audiensi dengan BTN Kantor Wilayah Jatim-Bali-Nusra di rumah dinasnya, Selasa (22/7/2025).
Dalam audiensi ini, Emil membahas soal rumah subsidi dengan Pimpinan BTN Jabalnusra Carly Tambunan serta Pimpinan BTN Cabang Surabaya Ali Irvan. Program rumah subsidi ini, kata Emil akan menggunakan skema pembiayaan yang sangat terjangkau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa di antaranya yakni suku bunga tetap 5%, uang muka hanya 1%, serta harga rumah maksimal Rp 166 juta. Spesifikasi rumah meliputi luas bangunan maksimal 36 meter persegi dan luas tanah minimal 60 meter persegi.
"Dengan skema itu, cicilan per bulan hanya sekitar Rp 1,6 juta. Ini sangat relevan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yakni papan," ujarnya.
Namun, berdasarkan data hasil inventarisasi Dinas Cipta Karya Jatim bersama para pengembang, stok rumah subsidi yang siap akad maupun sedang dalam proses saat ini baru sekitar 14.000 unit.
Jumlah ini masih berada di bawah target BTN untuk Jatim yang sebesar 20.000 unit. Bila dihitung dari semua bank penyalur, estimasi total kuota rumah subsidi yang bisa masuk ke Jatim tahun ini bisa mencapai 27.000 hingga 30.000 unit.
"BTN adalah penyalur dominan, sekitar 60-65 persen dari total rumah subsidi di Jatim. Oleh karena itu, kita ingin memahami tantangan di lapangan dan mencari solusi agar kuota nasional yang telah diperjuangkan Presiden benar-benar terserap optimal," terang Emil.
Per Juni 2025, realisasi penyaluran rumah subsidi di Jatim baru mencapai sekitar 60% dari target. Dari total 12 kantor cabang BTN di Jawa Timur, hanya empat kantor cabang yang menyumbang sekitar 80% dari total realisasi.
Wilayah dengan penyaluran tertinggi di antaranya Jember, Kediri, Mojokerto, dan Gresik. Kawasan sekitar Kediri seperti Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek juga menunjukkan kontribusi yang signifikan.
"Sisanya, delapan kantor cabang BTN masih bisa digenjot. Harus kita dorong lebih aktif, tentu dengan memahami karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah. Surabaya dan Sidoarjo misalnya, punya tantangan harga tanah yang tinggi sehingga sulit memenuhi plafon rumah subsidi," jelasnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini juga menyinggung tantangan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai alternatif solusi hunian di wilayah urban.
Menurutnya, selain butuh proses pembangunan yang lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama, tidak semua proyek rusun dapat masuk dalam kategori rumah subsidi karena keterbatasan harga.
Guna mengatasi kendala keterbatasan stok rumah siap akad, Emil mendorong strategi pembentukan waiting list atau daftar tunggu.
"Secara regulasi rumah subsidi memang harus ready stock sebelum akad. Tapi jika kita memiliki daftar calon pembeli dan dipadukan dengan data pengembang, bisa dibuat kesepakatan prinsip sebelum akad. Ini akan membantu percepatan penyerapan kuota," papar Emil.
Lebih lanjut, Emil mengimbau agar program rumah subsidi ini juga menyasar ASN, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sektor publik lainnya, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penyaluran yang masih rendah.
Ketua DPD Demokrat Jatim ini juga menyampaikan apresiasinya kepada BTN yang turut mendukung Program Prioritas Nasional Koperasi Merah Putih (KMP), yang diluncurkan secara serentak oleh Presiden RI beberapa waktu lalu dan diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Timur di Tuban.
"Terima kasih kepada BTN, khususnya Pak Carly Tambunan dan Pak Ali Irvan, atas dukungannya terhadap program perumahan rakyat dan Koperasi Merah Putih. Ini adalah kolaborasi strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkas Emil.
(dpe/abq)
