.webp)
Praktik beras oplosan ditemukan di sejumlah daerah belakangan ini. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan Pemprov Jatim terus mengawasi penjualan beras di lapangan.
"Pemerintah pusat bersama aparat telah bergerak. Intinya dilakukan upaya penegakan hukum, waktu itu ada kepala satgas penegakan pangan dari Mabes, ini akan jadi atensi khusus oleh satgas pangan, termasuk di Jawa Timur," kata Emil di Surabaya, Jumat (18/7/2025).
Emil menegaskan, Disperindag Jatim saat ini tengah turun ke pasar-pasar untuk mengecek terkait adanya beras oplosan. Soal hasil temuan Pemprov Jatim di lapangan, Emil menyerahkan penuh kepada Satgas Pangan Pusat untuk mengumumkan ke publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu kami di Pemda punya perlindungan konsumen di Disperindag yang jadi bagian stakeholder satgas pangan. Kami melakukan investigasi, pengawasan supervisi soal beras opolosan. Kita satu komando sama satgas pangan yang nanti umumkan," tegasnya.
Menurut Emil, beras oplosan telah merugikan banyak masyarakat. Setidaknya, ada 3 pihak yang dirugikak akibat beras oplosan.
"Kami pengawasan serius, karena merugikan 3 pihak. Pertama ada beras premium yang dioplos beras medium, artinya kita tadinya ingin beras terjangkau medium jadi kosong karena dioplos bareng premium," jelasnya.
"Kedua yang premium dirugikan karena mereka mau beli beras premium tapi isinya oplos medium. Ketiga sektor pertanian banyak dukungan bibit pupuk pemerintah, agar petani sejahtera dan masyarakat menjangkau, kalau dioplos gini kan dirugikan," tandasnya.
(dpe/dpe)
