Hingga awal Agustus 2024 ini sudah ada 27 kabupaten/kota yang mengeluarkan surat darurat kekeringan imbas musim kemarau. Hal ini seperti disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto.
Gatot menyatakan bahwa dari 27 wilayah tersebut ada 2 kabupaten yang saat ini sudah masuk dalam kategori tanggap darurat, yakni Kabupaten Blitar dan Jombang.
"Hingga hari ini, sudah ada 27 kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan surat terkait kedaruratan kekeringan. Untuk tanggap darurat ada di Kabupaten Blitar dan Jombang, lainnya siaga darurat," kata Gatot di Surabaya, Kamis (1/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gatot mengatakan sejumlah daerah lain yang berpotensi masuk tanggap darurat kekeringan yakni Sampang dan Bojonegoro. Apalagi, kata Gatot, puncak musim kemarau yang kerap menyebabkan terjadinya kekeringan terjadi pada Agustus ini.
"Kekeringan di Jawa Timur sesuai apa yang disampaikan BMKG puncaknya terjadi pada Agustus hingga September ini," jelasnya.
Gatot menyatakan bahwa saat ini BPBD Jatim telah mendistribusikan sejumlah bantuan, termasuk bantuan air bersih ke 38 kabupaten/kota untuk mengatasi dampak kekeringan akibat puncak kemarau.
"Dukungan BPBD terkait kekeringan kami memberi bantuan tandon, jirigen, tandon lipat, dan makanan siap saji. Kenapa makanan? Karena selain kekeringan dampak dari panas menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Sudah ada beberapa wilayah seperti Situbondo, Ponorogo, Bromo serta di Kota Batu mengalami kebakaran hutan dan lahan dan telah dipadamkan," bebernya.
Gatot menyatakan bahwa masing-masing BPBD kabupaten/kota telah menyediakan dropping air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Bila memang masih kekurangan, BPBD provinsi siap menyalurkan bantuan.
"BPBD kabupaten/kota sudah melakukan dropping air bersih. Kalau masih kurang, akan langsung di-support BPBD provinsi," jelasnya.
Terkait jumlah titik kekeringan dengan skala desa atau kelurahan, Gatot memaparkan bahwa setidaknya saat ini sudah ada hampir 800 titik yang masuk kategori kekeringan di seluruh Jatim.
"Tahun ini kurang lebih 800 titik desa/kelurahan. Kalau tahun lalu ada 906 lebih desa/kelurahan yang terdampak kekeringan dan dari dampak tersebut bisa menyentuh 655.277 kepala keluarga yang terdampak kekeringan," katanya.
BPBD, kata Gatot, akan fokus pada penangan dan pemetaan prioritas wilayah yang membutuhkan distribusi air bersih. BPBD menurutnya berupaya menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran, terutama untuk titik dengan sumber air yang sangat jauh. Tapi dia tetap meminta peran aktif masyarakat.
"Warga kami minta juga aktif melaporkan agar dari BPBD bisa segera mendistribusikan air bersih. Sekaligus kami imbau juga agar warga lebih arif dan bijak dalam menggunakan air bersih," tandasnya.
(dpe/iwd)