Viral Ribut Warga dengan Sekolah Petra hingga Cak Ji Turun Tangan

Konflik antara warga dengan SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 Jalan Raya Manyar Tirtosari membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turun tangan. Pria yang akrab disapa Cak Ji itu menjelaskan duduk perkaranya.

Cak Ji mengunggah video di akun TikTok @cakj1. Dalam perbincangan di video, konflik yang terjadi antara warga dengan sekolah itu berpusat pada iuran keamanan yang diminta warga dan tidak dibayarkan oleh pihak sekolah.

Armuji menjelaskan, sebelum sidak, dia memang sudah mendapat aduan dari sekolah Petra terkait RW di tempat sekolah itu berdiri menaikkan iuran keamanan secara sepihak dengan alasan sekolah yang dikelola Petra dianggap memakai jalan warga.

"Padahal itu jalan pemkot sudah diserahkan tahun 70 sekian itu sudah milik pemkot. Begitu Petra tahu jalannya sudah jadi fasilitas umum, dari awalnya (iuran) Rp 25 juta naik Rp 32 juta, itu Petra masih mau bayar. Terus dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, itu Petra nggak mau. Keberatan," ujar Armuji kepada detikJatim, Rabu (31/7/2024).

"Rp 35 juta itu kali 4 (RW) loh, jadi seratus juta sekian per bulan untuk gaji satpam. Lah satpam dihitung seluruh komplek itu sekitar 25-30an. Akhirnya Petra audit, kalau satpamnya sekian sisa uangnya banyak, terus warga lain diasumsikan tidak bayar," katanya.

Armuji mengatakan bahwa warga juga ditarik iuran sekitar Rp 150 ribu dan tempat usaha maksimal Rp 300 ribu. Lalu Petra mengadu ke DPRD Surabaya dan mendapat jawaban bila jalan di sekitar sekolah adalah jalan umum, bukan milik perorangan, RT, maupun RW, sehingga menjadi fasilitas umum.

"RW dimintai pertanggungjawaban tapi mereka nggak mau. Intinya walkout dia (dari DPRD), besoknya (Petra) ngadu ke tempat saya itu, terus saya sidak. Terungkap lah seperti yang ada di video, akhirnya geger, itu banyak loh uang Rp 32 juta itu cuma 1 RW. Itu banyak. Kali 4 (RW)," jelasnya.

Dari hasil mediasi yang dia lakukan, Armuji meminta warga mengembalikan iuran Rp 32 juta dan tidak dinaikkan jadi Rp 35 juta. Tapi Petra sudah membuat kajian melalui tim independen, mau iuran Rp 25 juta dan akhirnya tidak ada titik temu.

"Karena warga nggak mau kalau Rp 25 juta, alasannya macet, bising. Tapi saya ngomong, kalau iurannya cocok (Rp 35 juta) nggak macet, tapi kalau nggak cocok (Rp 25 juta) dikata macet. Kan lucu. Akhirnya kalau viral gini ada proses hukum, ke polisi atau gimana gitu," pungkasnya.

Sementara Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty Panjaitan membenarkan konflik itu terjadi karena penetapan kenaikan iuran keamanan dari semula Rp 25 juta, kemudian jadi Rp 32 juta, dan tahun ini dinaikkan jadi Rp 35 juta.

"Yang kami permasalahkan ketika menaikkan iuran kami tidak pernah diundang. Petra dianggap RW, diminta membayar setara 1 RW. Kenaikan iuran itu tidak melibatkan kami. Sudah sering, sejak tahun 2017 sampai 2024 ini kami tidak pernah dilibatkan soal itu," ujar Christin saat ditemui detikJatim, Rabu (31/7/2024).

Baca berita selengkapnya, di halaman selanjutnya!