Sebanyak 300 mobil Mitsubishi Pajero tumplek blek di kawasan konservasi lautan pasir Gunung Bromo. Kejadian ini sempat mendapat kecaman dari pencinta lingkungan. Terbaru, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim juga buka suara terkait kegiatan tersebut.
Direktur Eksekutif Walhi Jatim Wahyu Eka Setiawan meminta pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) meningkatkan pengawasan. Mulai dari melakukan screening hingga edukasi ke masyarakat.
"Pertama, kejadian tersebut harus menjadi perhatian TNBTS untuk membuat pengawasan yang lebih ketat, dapat dimulai dari pintu masuk itu wajib di-screening dan diberikan pemahaman," kata Wahyu kepada detikJatim, Senin (22/8/2022).
Wahyu juga menyebut, kejadian kemarin terjadi karena ada celah yang bisa dimanfaatkan komunitas Pajero hingga kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk itu, TNBTS diminta tak diam saja melihat kejadian ini.
"Maka ke depan, TNBTS harus fokus pada mitigasi dan proses pencegahan agar tidak terulang. Kejadian tersebut terjadi karena memang ada celah, serta kurangnya pemahaman," tegasnya.
Tak hanya itu, Wahyu juga menyoroti masuknya Bromo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ia mengungkapkan sempat khawatir hal ini akan berdampak pada lingkungan sekitar.
"Seperti yang pernah kami sampaikan mengenai kekhawatiran jika kawasan TNBTS dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang bertumpu pada turisme massal adalah kejadian seperti ini, di mana kawasan yang dilindungi atau preservasi, maka potensi ancamannya akan tinggi," sesal Wahyu.
"Ancaman ini muncul karena ada faktor peningkatan daya tampung yang dibuka oleh konsep pariwisata berbasis turisme massal," tambahnya.
Untuk itu, Wahyu berpesan pada pemerintah agar tidak gegabah dalam untuk menetapkan suatu tempat menjadi KSPN. Sebab, ada sejumlah hal yang perlu dikaji. Salah satunya harus berbasis sains.
"Kejadian tersebut paling tidak menjadi contoh untuk tidak gegabah dalam merencanakan ruang berbasiskan industri wisata. Padahal kaidah ekonomi di kawasan lindung itu ada sendiri. Maka, penataan ruang harus dijalankan berbasis sains yang benar-benar faktual dan berpihak pada kebenaran," imbuh Wahyu.
Jawaban mengejutkan penyelenggara acara, di halaman selanjutnya!
(hil/dte)