Duduk Perkara Dugaan Tanah Desa Depok Sleman Dijual hingga Picu Reaksi Sultan

Duduk Perkara Dugaan Tanah Desa Depok Sleman Dijual hingga Picu Reaksi Sultan

Tim detikJateng - detikJateng
Kamis, 15 Sep 2022 11:14 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memberi keterangan terkait TPST Piyungan, Selasa (10/5/2022).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Selasa (10/5/2022). (Foto: Heri Susanto/detikJateng)
Jogja -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X bereaksi keras atas penyalahgunaan tanah kas desa di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Begini duduk perkara persoalan yang berujung Pemda DIY melayangkan somasi kepada pihak pengembang.

Tak Sesuai Peruntukan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan perbuatan memperjualbelikan tanah kas desa melanggar hukum. Terkait kasus di Depok, Sultan menyebutkan ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengembang.

"Tidak sesuai peruntukan. Ya saya batalkan, mungkin yang 4.000 meter persegi jadi 11.000 meter persegi. Itu kan melanggar hukum, tidak ada izin gubernur," kata Sultan, saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (13/9/2022).


Sultan meminta pengembang segera menghentikan proses pembangunan bangunan yang tak sesuai peruntukan.

"Saya minta berhenti," tegas Sultan.

Pemda DIY Layangkan Somasi

Pemda DIY melayangkan somasi ke pihak pengembang yang memanfaatkan tanah kas desa di Depok tersebut. Jika pengembang itu tak menghentikan pembangunannya maka Pemda DIY akan membawa masalah itu ke ranah hukum.

"Kalau nggak berhenti ya di pengadilan saja," tegas Sultan.

Penyalahgunaan izin itu, kata Sultan, sudah cukup kuat untuk dibawa ke ranah hukum.

"Karena memanipulasi, izinnya 4.000 (meter persegi) yang dikembangkan 11.000. Memangnya tanahnya punya dia?" sindir Sultan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DIY Adi Bayu Kristanto menjelaskan pihaknya telah melayangkan somasi.

"Beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur membuat somasi kepada perusahaan pengembang. Meminta untuk menghentikan proses pembangunan," kata Adi.

Langgar Sejumlah Aturan

Adi menjelaskan pembangunan di tanah kas desa seluas 11.000 meter persegi itu tak mengantongi izin.

"Tidak ada izin dan melanggar Perdais 1 Tahun 2017 (tentang Pemanfaatan Sultan Ground maupun Pakualaman Ground) dan Pergub 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa," jelasnya.

Ia menambahkan, permukiman itu juga tak melengkapi persyaratan. "Kami meminta untuk menghentikan semua kegiatan," jelasnya.

Tanah Kas Desa Dilarang Diperjualbelikan

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY Krido Suprayitno menambahkan, tanah desa itu hak anggaduh dan tidak boleh diperjualbelikan.

"Tanah desa itu tidak boleh perjualbelikan sesuai Pergub 34. Jadi pengembang yang menggunakan salah satu tanah kas di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman itu melanggar," kata Krido.

Krido pun mewanti-wanti kepada calon pembeli agar tak tergiur dengan bahasa iklan jika pihak Kalurahan mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kalurahan tidak boleh mengeluarkan HPL. Besok jadi sasaran audit. Bukan lembaga yang sah, Kalurahan tidak bisa mengeluarkan HPL," Krido mengingatkan.

Halaman selanjutnya, pihak pengembang buka suara...