.webp)
Tampuk kepemimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja berganti. Yogi Zul Fadhli digantikan oleh Julian Dwi Prasetya sebagai Direktur LBH Jogja periode 2022-2026.
Julian Dwi Prasetya mengatakan dalam empat tahun ke depan dia akan fokus pada empat rencana strategis yang disusun.
"Pertama, kami melihat menguatnya agenda ekonomi politik oligarki yang itu menuju pembangunan infrastruktur pariwisata yang itu merenggut hak-hak rakyat di DIY maupun Jawa Tengah bagian selatan yang itu memanfaatkan sistem feodal dan pelemahan supremasi hukum," kata Julian usai serah terima jabatan di sebuah kafe di Jalan Taman Siswa, Jogja, Senin (30/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fokus kedua, Julian melihat situasi politik saat ini berpotensi mempersempit akses keadilan bagi kelompok miskin, rentan dan marjinal. Pun dengan kebebasan sipil juga dikhawatirkan dipersempit.
"Partisipasi rakyat dalam demokrasi juga dipersempit. Indikatornya tentu banyak aturan-aturan yang itu dibuat tidak melibatkan rakyat seperti Omnibus, UU KPK, Minerba dan lain sebagainya. Bahkan peraturan UU MK juga disempitkan akses masyarakat," ungkapnya.
"Itu tidak hanya terjadi di pusat, di daerah juga sama. Seperti di DIY, Pergub DIY larangan demo itu jadi salah satu indikator bagaimana rakyat tidak dilibatkan dalam proses demokrasi," sambungnya.
Sistem feodal juga dinilai akan semakin menguat di tahun politik ini. Juga konsolidasi oligarki yang semakin kuat. Julian mencontohkan kompromi politik dalam sistem feodal ini tercermin dari banyaknya pernikahan politik di Indonesia.
"Kan kita lihat pernikahan politik antara Ketua MK dan adiknya Jokowi dan ini mungkin akan kita lihat dalam empat tahun ke depan," ucapnya.
Soal konflik agraria juga masih menjadi perhatian. Terutama di DIY dan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan.
Masifnya kerusakan lingkungan di DIY maupun Jawa Tengah bagian selatan, lanjut Julian, akan meningkatkan intensitas bencana iklim yang memengaruhi kualitas hidup rakyat di DIY dan Jateng bagian selatan.
"Kami melihat ke depan DIY dan Jateng bagian selatan itu akan ada pembangunan yang itu masif setelah ditetapkan wilayah DIY dan Jateng bagian selatan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk mendukung KSPN tentu itu akan semakin masif juga pembangunan infrastruktur yang itu berpotensi untuk merenggut hak-hak rakyat," katanya.
Wadas, menurut Julian, juga termasuk dalam hal itu. Bahkan, kasus Wadas merupakan wujud perampasan nyata terhadap hak-hak rakyat.
"Jadi ke depan ini tetap menjadi proyek prioritas pemerintah tapi kita lihat di sana (Wadas) sudah banyak terjadi kekerasan sehingga kita akan tetap mengawal itu," pungkasnya.
(aku/sip)
