Din Syamsuddin Bakal Gugat UU IKN, Muhaimin: Tidak Masalah

Pradito Rida Pertana - detikJateng
Minggu, 23 Jan 2022 18:55 WIB
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Bantul, Minggu (23/1/2022).
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Bantul, Minggu (23/1/2022). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng
Bantul -

Din Syamsuddin berencana menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tidak mempermasalahkan dan mempersilakan masyarakat untuk mengkritik.

"Tidak ada masalah, setiap UU yang kita produk pasti ada pro kontra. DPR dalam posisi siap saja diuji di MK. Nanti DPR akan kirim ahli, kirim anggota yang jadi bagian dari proses pembuatan UU," kata Muhaimin kepada wartawan di Kampung Batik Giriloyo, Kabupaten Bantul, Minggu (23/1/2022).

Dengan catatan, lanjut pria yang kerap disapa Cak Imin ini, pihak yang kontra dengan UU IKN harus mampu menunjukkan pasal mana yang kurang sesuai. Agar pihak-pihak terkait bisa langsung menindaklanjutinya.

"Tapi yang lebih penting adalah tunjukkan pasal-pasal mana yang memang harus menjadi tekan kritis masyarakat, tokoh-tokoh atau aktivis," ucapnya.

"Di pasal-pasal itu nanti Pak Jokowi bisa menindaklanjuti dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, keputusan di bawahnya sesuai dengan harapan masyarakat," lanjut Cak Imin.

Menurutnya, UU yang baru disahkan memang wajib dikontrol oleh masyarakat dan dikritisi bila memang dirugikan. Cak Imin juga mempersilakan semua pihak untuk mengkritisi UU selama itu berdasar dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

"Jadi UU yang bersifat umum wajib dikontrol, wajib dikritik, wajib didesak supaya nanti produk implementasi dalam perpres, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah semuanya harus rapi," ujarnya.

"Justru hari-hari ini ayo semua kritik mana yang paling jelek, yang paling bahaya, yang paling merugikan dari UU ini mana. Sehingga segera kita sempurnakan melalui PP, perpres, perda, keputusan menteri. Kalau ditolak di MK ya kita diperbaiki lagi tidak masalah," imbuh Cak Imin.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin berencana menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu akan dilayangkan jika sudah resmi dinomorkan.

"Ya kita akan gugat. Tapi menunggu diundang-undangkan dulu," kata Din ketika dikonfirmasi, Jumat (21/1).

Din mengatakan bukan hanya dirinya yang akan menggugat. Ada juga beberapa pihak lain yang bergabung. Namun dia tidak menyebut rinci siapa saja pihak tersebut.

"Banyak yang pihak yang bersedia bergabung. Nanti pada waktunya (akan disampaikan)," ujarnya.

RUU IKN Resmi Disahkan Jadi UU

RUU IKN resmi disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022.

Rapat paripurna pengesahan RUU IKN digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi 4 Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

Sebelum pengesahan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menyampaikan laporan pembahasan RUU IKN bersama pemerintah dan pihak terkait lainnya. Doli menyebut ada 1 fraksi yang menolak RUU IKN disahkan menjadi UU.

"Adapun Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," kata Doli saat membacakan laporan Pansus IKN.



Simak Video "Sebut Sering Berseberangan, Cak Imin Ungkap Lily Wahid Sosok Punya Prinsip"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/aku)