.webp)
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut temuan soal beras oplosan di pasaran kini tengah ditindaklanjuti. Soal beras oplosan itu kini juga tengah diselidiki oleh kepolisian.
"Lagi ditangani sama kepolisian ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil di Bareskrim," katanya ditemui di Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Minggu (13/7/2025).
Pihaknya mengaku tidak pandang bulu dalam menindak perusahaan yang melakukan pengoplosan beras. Ia juga menyebut bahwa momen tersebut juga dijadikan untuk menindak tegas para produsen yang nakal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mau besar atau mau kecil siapa melanggar semua kita tindak semua, kita follow up semua. Ini jadi momen yang baik kita tindak tegas supaya semuanya tertib," bebernya.
Sudaryono mengungkapkan bahwa pengawasan sudah dilakukan dari Kementerian Pertanian hingga Kementerian Perdagangan. Ia menyebut, para produsen menjual dengan harga dan kualitas yang tidak sesuai ketentuan.
"Pengawasan itu kan sebetulnya ada sudah ada badan pangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan ya, tentu kita akan lebih sering karena kan yang dirugikan masyarakat sebetulnya ya. Jadi dengan harga tertentu, kualitas tertentu tertera tapi aslinya nggak begitu. Itu kan sebetulnya yang bikin masalah," pungkasnya.
Dilansir dari detikFinance, Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar kasus beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus oplosan beras tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10 triliun dalam waktu lima tahun.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.
"Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000," kata Amran saat Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2025).
(ahr/rih)
