.webp)
Perkara tunggakan pajak yang berbuntut pemblokiran rekening pengepul susu di Boyolali, UD Pramono, akhirnya selesai. Kantor Pajak Pratama (KPP) telah membuka blokir rekening itu setelah UD Pramono melunasi pajak terhutang.
Penjelasan Komwasjak
"Sudah selesai. UD Pramono sudah membayar kewajibannya, selesai," ujar Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, saat mengunjungi UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Selasa (20/5/2025).
Dikemukakan Amien, Pramono sebagai pemilik UD Pramono telah melunasi tagihan pajaknya. Menurut dia, tidak ada pengurangan jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan Pramono.
"Dilunasi pajaknya, nggak ada (pengurangan). Jadi kewajibannya berapa ya itu. Karena kalau pengurangan itu prosesnya panjang. Jadi pokok utangnya berapa itu dilunasi semua. Jadi sudah beres," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam penyelesaian masalah pajak, Amien menjelaskan, ada istilah voluntary compliance atau wajib pajak secara sukarela taat dalam urusan perpajakan.
"Nah biasanya voluntary compliance itu akan naik kalau wajib pajak itu happy. Happy karena diperlakukan adil, diperlakukan sama dengan yang lain, terus prosesnya gampang. Dalam case ini kan seperti itu. Jadi karena Pak Pramono happy, listrik masuk, bisnis tumbuh, bisnis menjadi bagus, jadi voluntary compliance. Selesai semua," jelas Amien.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa tak terulang pada wajib pajak yang lain, Amien menyatakan bahwa komunikasi menjadi hal yang utama. Dia bilang jika ada data yang kurang atau hitung-hitungan pajaknya kurang tepat, hal itu bisa dikomunikasikan lebih dulu.
Menurutnya, komunikasi itu bisa berjalan lancar jika wajib pajak tidak ada beban atau masalah lain dalam usahanya.
"Misalnya kurang listrik, problem ini itu. Kalau problem itu bisa dikendalikan, lebih gampang komunikasi. Mudah-mudahan dengan listrik terpasang, bisnis jadi lebih efisien, keuntungan lebih bagus, terus semuanya ikut tumbuh, jadi komunikasi lebih baik. Mudah-mudahan begitu," tambahnya.
Pertemuan Komwasjak dengan UD Pramono juga dihadiri pejabat dari Kementerian Keuangan, PLN, dan Pemkab Boyolali. Hadir pula Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Etty Rachmiyanthi, Kepala KPP Pratama Boyolali Irawan, Direktur Niaga PLN Edi Srimulyanti, Asisten 2 Setda Boyolali Insan Adi Asmono dan Kepala Disnakan Boyolali Lusia Dyah Suciati.
Kanwil DJP Jateng Buka Suara
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi, juga menyampaikan bahwa perkara perpajakan UD Pramono saat ini sudah selesai. Tunggakan pajak UD Pramono sudah dibayarkan pada April 2025 dan pemblokiran rekening milik UD Pramono juga sudah dibuka kembali.
"Beliau sudah membayar, kemudian kami buka rekeningnya," kata Etty Rachmiyanthi di lokasi yang sama.
Namun Etty tidak menyebutkan berapa pajak yang akhirnya harus dibayarkan UD Pramono. Etty mengatakan, besaran pajak yang dibayarkan itu sesuai dengan nilai terhutangnya.
"Dibayar sesuai yang terutang pajaknya," ucap dia.
Etty berharap ke depannya UD Pramono dapat terus memenuhi kewajiban pajaknya, baik secara formal maupun materi.
"Kalau sudah betul kan tidak perlu diperiksa. Kalau sudah formal, materialnya terpenuhi ya kita juga nggak ada lagi yang perlu kita permasalahkan. Jadi kalau sudah melapor, membayar sesuai dengan omzet beliau, sesuai dengan aturannya, ya pasti kita juga nggak bisa macam-macam. Itu bagian dari kami juga sih untuk mengawasi pembayarannya," tegasnya.
Pengakuan pemilik UD Pramono, Boyolali, di halaman selanjutnya.
Pengakuan Pramono
Pramono juga menyatakan perkara pajak dan pemblokiran rekening miliknya sudah selesai. Pihaknya sudah membayar tagihan pajak dan rekeningnya yang diblokir juga sudah bisa diakses.
"Akhirnya sudah selesai, saya pajaki. Tapi dikurangi dendanya. Yang harus dibayar Rp 567 juta. Langsung dibayar tunai bulan kemarin. Blokirannya (rekening) sudah dibuka," kata Pramono.
Pihaknya juga mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga perkara pajak ini dapat selesai. Termasuk kepada PLN yang telah menghadirkan jaringan listrik 3 pase,sehingga daya untuk 7 cooling unit saat ini sudah tak lagi menggunakan genset tetapi memakai listrik.
"Sehingga pelayanan ke peternak (sapi perah) ya meningkat. Bagus lah," imbuh Pramono.
Menurut Pramono, dengan telah dibukanya pemblokiran rekening itu, saat ini pihaknya juga sudah bisa kembali memberikan pinjaman ke peternak. Jumlah peternak sapi perah yang setor susu kepadanya juga meningkat, dari sebelumnya 1.300 peternak kini menjadi sekitar 1.350 peternak.
"Produksi susu meningkat 1.000 liter per hari. Dari 21 ribu liter menjadi sekitar 22 ribu per hari," papar dia.
Lebih lanjut disampaikan Pramono, dengan menggunakan listrik untuk cooling unit itu, pihaknya juga bisa hemat sekitar 50 persen. Saat menggunakan genset, keperluan bahan bakar jenis Pertamina Dex dalam sebulan habis sekitar Rp 75 juta per bulan. Setelah menggunakan listrik, biayanya sekitar Rp 25 juta per bulan.
Penghematan pengeluaran dari kebutuhan cooling unit itu, kata Pramono, diberikan kepada peternak. Harga susu dari peternakan dinaikkan dari semula Rp 7.250 per liter menjadi Rp 7.350 per liter.
"Sekarang harganya (susu dari peternak) sudah naik lagi. Sekarang Rp 7.900/liter, karena harga susu dari pabrik dan persaingan, itu kan membawa harga yang tinggi," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, gonjang-ganjing pengepul susu di Boyolali, UD Pramono, yang akan menutup usahanya gegara tagihan pajak dan rekeningnya diblokir, membuat sejumlah pihak turun tangan. Komwasjak hingga Ombusdman RI turun langsung menemui langsung Pramono. Termasuk Menteri Koordinator bidang pangan, Zulkifli Hasan juga beberapa kali ke sana.
Pramono sempat mengancam akan menutup usahanya sebagai pengepul susu yang menaungi 1.300 peternak. Hal itu disebabkan karena rekeningnya senilai Rp 671 juta diblokir kantor pajak karena masalah perpajakan.
