.webp)
CEO PT Sritex, Iwan Lukminto memaparkan kondisi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) yang tengah terjadi pada Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka.
Disebutkannya, Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT) pada tahun 2023 terus mengalami penurunan akibat dari lemahnya regulasi, geopolitik, dan efek dari Pandemi Covid-19. Iwan memaparkan hal ini menyebabkan adanya gelombang PHK dan pabrik yang tutup.
Selain itu, ada yang kehilangan kepercayaan kepada dunia capital market dan perbankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita punya hilirisasi yang sangat kurang saat ini. Di antara 50 persen, ini bisa kita tingkatkan lagi. Lemahnya regulasi ini karena impor yang terlalu banyak," kata Iwan dalam sambutannya, Selasa (23/1/2024).
Iwan memberikan saran untuk perbaikan seperti membenahi regulasi impor, memperbaiki hilirisasi mengganti impor, mendorong produsen garmen membeli produk dalam negeri, memperbaiki relasi perbankan dan capital market, hingga meningkatkan domestik market obligation.
Sementara saran perbaikan jangka panjang adalah dengan adanya undang-undang tekstil. Sehingga ITPT memiliki satu badan sendiri, seperti Badan Tekstil Nasional.
"Badan Tekstil Nasional sangat penting karena kami industri tekstil bersinggungan dengan 20 kementerian dan lembaga. Terlalu banyak, kami bersinggungannya. Dan kami tidak punya suatu pos yang kuat," jelasnya.
Antisipasi terjadi inflasi hijau (greenflation) juga diperlukan. Investasi baru sebesar Rp 175 triliun diperlukan untuk pengembangan industri tekstil. Dengan target penambahan tenaga kerja sebanyak 1 juta orang.
"Kita mengantisipasi greenflation. Kami juga dituntut untuk menggunakan green energy. Mahal semua itu. Ini yang harus ditopang bersama pemerintah. Saya senang greenflation diutarakan Mas Gibran," ujarnya.
 CEO PT Sritex Iwan Lukminto dan Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka, saat bertemu di PT Sritex Sukoharjo, Selasa (23/1/2024). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng |
Menanggapi hal itu, Gibran mengatakan akan menanggapi masukan tersebut. Harmonisasi aturan juga akan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Nanti akan kita lanjuti Pak, kita ingin ke depan tidak ada lagi tumpang tindih peraturan. Harus kita harmonisasi, harus kita buat semudah mungkin untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri agar bisa tumbuh. Jangan lagi ada tumpang tindih peraturan," kata Gibran.
Aturan tumpang tindih yang dimaksud Gibran meliputi Perpres, Permen, Perda, hingga peraturan non kementerian yang harus diharmonisasi.
"Harus kita bikin simpel. Wong namanya aturan regulasi itu dibuat untuk menyejahterakan warga," ucapnya.
Hilirisasi juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Serta mengurangi ketergantungan pada impor barang jadi.
"Sekali lagi hilirisasi penting sekali. Kita yakin, kalau aturannya tidak tumpang tindih, kita memprotect industri tekstil dalam negeri. Impor dipangkas dikit-dikit, otomatis, saya yakin nanti industri tekstil di dalam negeri bisa naik lagi. Kita pengin di tengah konflik geopolitik, krisis pangan global, kita pengin pertumbuhan ekonomi kita dan inflasi stabil, tujuannya melindungi perusahaan dalam negeri," pungkasnya.
(cln/rih)
