.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng dan DIY berencana mengajak lurah dan kepala desa untuk meningkatkan literasi digital. Salah satunya untuk mencegah warganya terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong.
Kepala OJK Kantor Regional 3 Jateng dan DIY, Aman Santosa mengatakan program ini akan dimulai pada Desember. Pihaknya akan menjadikan Kabupaten Wonosobo untuk proyek percontohan.
"Kami akan mencoba menjadikan lurah dan kades sebagai agen literasi keuangan. Bukan lurahnya yang diedukasi. Tapi mereka yang kami minta ikut sedih, ikut bertanggung jawab kalau warganya tertipu oleh pinjol ilegal atau investasi bodong," katanya, Jumat (25/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aman mengungkapkan, di Jawa Tengah ini tingkat literasi hanya 47 persen pada 2019. Kemudian pada 2022 meningkat 4 persen, menjadi 51 persen.
"Sementara inklusi keuangan, meningkat sangat pesat dari 65 persen di 2019. Menjadi 85 persen di 2022, ini perlu dicermati. Banyak masyarakat yang tidak paham-paham amat soal layanan jasa keuangan. Tapi penggunaannya cukup tinggi. Makanya jangan heran banyak masyarakat yang terjebak penipuan berkedok investasi pinjol ilegal," tegasnya.
Aman menyebut konsep pelibatan lurah dan kepala desa itu seperti Jogo Tonggo saat pandemi COVID-19. Dimana mereka mempunyai tugas memberikan edukasi kepada masyarakat terutama mengenai bahaya pinjol ilegal dan Investasi bodong.
"Kades lengkap dengan perangkat desa lainnya ditunjuk menjadi person in charge (PIC) yang membidangi pusat literasi keuangan di daerah tersebut. Bisa menggandeng industri jasa keuangan yang ada di desa setempat," ujarnya.
Dirinya mencontohkan salah satu desa yakni Desa Jatilawang, Banjarnegara. Dimana di Kantor Desa tersebut terdapat kas bank dan kantor cabang bank.
"Kami minta desa itu kolaborasi dengan bank tersebut untuk memfasilitasi kegiatan literasi keuangan warga," terangnya.
(ahr/dil)
