.webp)
Pembangunan Tol Semarang-Demak tengah terkendala pembebasan lahan tanah musnah. Warga pemilik lahan tanah musnah yang terdampak pembangunan tol tidak ingin ganti rugi lahannya menggunakan skema tanah musnah.
"Intinya mereka mendukung terkait Tol Semarang-Demak, tapi mereka minta ganti yang pantas, yang layak," kata Lurah Trimulyo, Semarang, Sugito, saat ditemui di kantornya, Jumat (15/7/2022).
Sugito juga tidak tahu pasti berapa yang diinginkan oleh pemilik lahan yang sebagian besar tidak tinggal di desanya. Yang pasti bukan dengan skema tanah musnah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin kalau yang masih berupa fisik atau daratan mungkin lebih tinggi (nilai ganti ruginya), ini kan berupa laut mungkin ada bedanya. Nanti tekniknya BPN yang tahu tapi permintaan warga seperti itu," jelasnya.
Kelurahan Trimulyo merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. Selain Kelurahan Trimulyo, ada dua kelurahan lain yang juga terdampak Tol Semarang-Demak dan terindikasi musnah yakni Kelurahan Terboyo Kulon, dan Terboyo Wetan.
detikJateng juga sempat berbincang dengan Sekretaris Lurah Terboyo Kulon, Faizin. Dia juga menyampaikan hal serupa. Skema tanah musnah yang ganti ruginya 25 persen dari nilai NJOP dinilai pemilik lahan tidak adil.
"Yang kena tambak di sini ada 8 atau 9 orang. Kemarin sudah dipanggil di Pemkot (Semarang), diganti dengan ganti untung atau gimana, tidak jadi diganti dengan 25 persen," katanya saat ditemui di kantornya.
Selain itu Faizin juga berharap agar nasib warganya yang menjadi penggarap tambak di sana agar diperhatikan. Sebab hampir semua pemilik lahan merupakan orang luar dan warganya yang menjadi penggarap tambak.
"Warga sini membentuk kelompok tani kaitannya nanti dengan dampaknya ada jalan tol, kelompok taninya mau diapakan," katanya.
"Ya nanti petani itu kan mungkin ada kolam retensi, itu kan mata pencahariannya itu mungkin di situ. Mungkin nanti kaya ada dibuat wisata atau bagaimana warga sini harapannya bisa jualan, wirausaha di situ setelah ada," katanya.
Faizin mengatakan pada umumnya warga mendukung adanya tol yang terintegrasi dengan tanggul laut itu. Selain bisa menjadi penangkal rob, tol itu juga diharap bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi di wilayah itu saat pagi dan sore hari.
"Warga tetap mendukung program pemerintah lah untuk jalan tol. Di sini kan kalau macet susah sekali," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Tengah (Setda Jateng) Peni Rahayu, menjelaskan bila pembangunan Tol Semarang-Demak terkendala pembebasan lahan tanah musnah. Saat ini, Pemprov Jateng akan melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Masyarakat menolak tanahnya dianggap musnah. Terlebih ganti rugi tanah yang diindikasi musnah adalah 25 persen dari Nilai Jual Objektif Pajak (NJOP).
"Masih ada beberapa solusi-solusi yang kita tawarkan dan pikirkan, masih kita bahas," kata Peni, Jumat (15/7).
"Pada prinsipnya pemerintah ingin agar masyarakat tidak dikecewakan, tidak dirugikan dengan adanya ini. Kami sedang berupaya skema apa yang terbaik karena masyarakat ini toh kenyataanhya, tanah tenggelam ini masih banyak digunakan," ujarnya.
(aku/ahr)
