Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Banyumas, kawasan Alun-alun Purwokerto. Aksi sempat memanas lantaran massa mahasiswa kecewa tak bisa bertemu dengan Bupati Sadewo Tri Lastiono.
Pantauan detikJateng, penyampaian aspirasi sempat memanas saat massa berusaha masuk area kantor bupati. Massa terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga.
Massa berupaya menemui Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, Sadewo diketahui sedang tidak berada di Banyumas saat aksi berlangsung.
Kemudian pukul 16.18 WIB, massa mahasiswa sempat menerobos barikade kepolisian. Ketegangan meningkat ketika massa berusaha masuk ke area kantor bupati. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Azza Febra Pramudika, mengatakan aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terhadap berbagai persoalan yang belum mendapat penyelesaian.
"Untuk aksi hari ini sebetulnya ini bentuk akumulasi dari kemarahan maupun kekecewaan teman-teman mahasiswa maupun elemen-elemen sipil," kata Azza di sela aksi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Azza menjelaskan, salah satu isu utama yang dibawa mahasiswa adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah daerah berani menyatakan dukungan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menunjukkan solidaritas masyarakat Banyumas kepada warga Kalimantan sekaligus mendorong pemerintah pusat menangani persoalan tersebut secara serius.
"Kita pengin mahasiswa dan pimpinan tertinggi daerah berani untuk menyatakan sikap dukungannya kepada warga Kalimantan bahwa kita setuju dan mendukung karhutla ini harus dijadikan status bencana nasional," ujarnya.
Selain karhutla, mahasiswa juga menyoroti sejumlah program pemerintah. Mahasiswa meminta agar beberapa program pemerintah dievaluasi dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Mahasiswa juga ingin pemerintah daerah dan DPRD berani menyampaikan sikap terkait berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Mereka juga menolak proyek strategis nasional yang dinilai tidak berjalan maksimal.
(apu/dil)