.webp)
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Banyumas, kawasan Alun-alun Purwokerto. Aksi sempat memanas lantaran massa mahasiswa kecewa tak bisa bertemu dengan Bupati Sadewo Tri Lastiono.
Pantauan detikJateng, penyampaian aspirasi sempat memanas saat massa berusaha masuk area kantor bupati. Massa terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga.
Massa berupaya menemui Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, Sadewo diketahui sedang tidak berada di Banyumas saat aksi berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian pukul 16.18 WIB, massa mahasiswa sempat menerobos barikade kepolisian. Ketegangan meningkat ketika massa berusaha masuk ke area kantor bupati. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Azza Febra Pramudika, mengatakan aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terhadap berbagai persoalan yang belum mendapat penyelesaian.
"Untuk aksi hari ini sebetulnya ini bentuk akumulasi dari kemarahan maupun kekecewaan teman-teman mahasiswa maupun elemen-elemen sipil," kata Azza di sela aksi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Azza menjelaskan, salah satu isu utama yang dibawa mahasiswa adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah daerah berani menyatakan dukungan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menunjukkan solidaritas masyarakat Banyumas kepada warga Kalimantan sekaligus mendorong pemerintah pusat menangani persoalan tersebut secara serius.
"Kita pengin mahasiswa dan pimpinan tertinggi daerah berani untuk menyatakan sikap dukungannya kepada warga Kalimantan bahwa kita setuju dan mendukung karhutla ini harus dijadikan status bencana nasional," ujarnya.
Selain karhutla, mahasiswa juga menyoroti sejumlah program pemerintah. Mahasiswa meminta agar beberapa program pemerintah dievaluasi dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Mahasiswa juga ingin pemerintah daerah dan DPRD berani menyampaikan sikap terkait berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Mereka juga menolak proyek strategis nasional yang dinilai tidak berjalan maksimal.
Azza mengatakan, mahasiswa selama ini merasa kesulitan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Bupati Banyumas. Padahal, mereka ingin menyampaikan berbagai persoalan yang telah dihimpun dari masyarakat.
Ketidakhadiran bupati saat aksi berlangsung membuat mahasiswa kebingungan mengenai cara menyampaikan tuntutan agar mendapat tindak lanjut dari pemangku kebijakan.
"Kita ini kan dari dulu selalu menuntut hal yang sama, tetapi kita nggak pernah dapat kesempatan untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak Bupati. Dan hari ini justru malah Pak Bupati nggak di Banyumas," ungkapnya.
Ia menambahkan, ketidakjelasan ruang dialog tersebut turut memicu kemarahan massa hingga aksi berujung ricuh.
"Ya kita akhirnya nggak tahu tujuan akhirnya karena kita nggak bisa bertemu Pak Bupati. Nah, ini akhirnya chaos. Teman-teman mahasiswa marah karena nggak bisa bertemu dengan Pak Bupati," jelas Azza.
Mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi pihak yang menerima aspirasi, tetapi juga menjembatani tuntutan masyarakat Banyumas kepada pemerintah pusat. Mereka turut berharap ada ruang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI agar aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bisa disampaikan secara langsung.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas, Agus Prianggodo yang menemui massa menyatakan siap menjalankan aspirasi mahasiswa sepanjang berada di kewenangan daerah.
"Sepanjang menyangkut kewenangan dan menjadi kebijakan pemerintah daerah, tentu kami akan ikuti. Sepanjang memang kewenangannya ada pada kita. Kami kan belum tahu ini persoalan yang akan disampaikan apa," terang dia.
Pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi ini ke Bupati Sadewo yang saat ini sedang berada di luar kota.
"Apakah menyangkut kebijakan yang bisa kami eksekusi di level lokal pemerintah daerah yang tentu akan kami laporkan ke Pak Bupati atau menyangkut hal-hal lain yang di luar kewenangan. Seperti itu saja. Jadi kami belum bisa memberikan tanggapan sebelum rekan-rekan menyampaikan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan," pungkasnya.
