Spanduk kecaman terhadap Partai Gerindra mejeng di DPRD Pati. Hal ini buntut Gerindra menolak memecat Bupati Pati Sudewo sebagai kader dan mengganti Irianto Budi Utomo dari anggota pansus pemakzulan Sudewo.
Spanduk itu dipasang massa Masyarakat Pati Bersatu yang sempat menggelar aksi di DPRD Pati. Isi spanduk itu juga meminta Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra memecat kadernya Sudewo.
Pantauan detikJateng, tampak tulisan "Pak Prabowo Jangan Korbankan Rakyat Pati dgn Membela Bupati Korup", atau "Gerindra Berkuasa Rakyat Sengsara" menghiasi depan gedung DPRD Pati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perwakilan Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, berharap supaya Prabowo segera menindaklanjuti surat terbuka yang dikirim pada Jumat (19/9) kemarin. Menurutnya Sudewo diduga terlibat korupsi.
"Kami meminta bahwa Bapak Prabowo segera menindaklanjuti surat terbuka kami. Pertama sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo harusnya memberikan sanksi kadernya bukan membela. Kalau kadernya diduga korupsi, di pemerintah daerah itu membuat keruwetan. Harusnya Pak Prabowo tegas jangan sampai membela kadernya," kata Teguh kepada wartawan ditemui di DPRD Pati, Rabu (24/9/2025).
"Prabowo harus membela rakyatnya, bukan kadernya," dia melanjutkan.
Penampakan spanduk yang dipasang di depan DPRD Pati saat aksi demo Rabu (24/9/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Teguh juga menyayangkan karena Gerindra Pati tidak mengganti anggota pansus Irianto Budi Utomo yang diduga masuk angin. Irianto yang merupakan anggota Fraksi Gerindra diduga tidak serius saat pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
"Ada dugaan kami Pak Irianto ini sudah masuk angin. Setelah kami cek dia ternyata masuk tim sukses Bapak Sudewo. Kami khawatir ada tumpangan dari tanggung jawab dia, satu sebagai timses, dan kedua sebagai pansus," ungkap dia.
Teguh berharap supaya Gerindra bisa terus membela rakyat. Ia menuturkan bakal memboikot partai berlambang Garuda tersebut pada pemilu mendatang jika tidak mengedepankan kepentingan publik.
"Rakyat Pati butuh misi visi Gerindra harus membela rakyat, jangan membela kadernya yang satu melakukan dugaan tindakan korupsi dan melakukan kebijakan menyiksa rakyat," ujarnya.
"Kalau memang Partai Gerindra sudah dablek tidak mendengarkan suara rakyat, apakah kita mau mempercayakan kepada Partai Gerindra. Tentu saja tidak," Teguh melanjutkan.
Respons Gerindra Pati
Terpisah, juru bicara Partai Gerindra, Muhammad Ali Gufron, menyayangkan adanya kesan negatif yang ditujukan kepada partainya.
"Kami menyayangkan bahwa framing yang dibuat untuk panggung-panggung ketua pansus dan anggota lainnya. Kami ini sudah jatuh terkena tangga, masih di-framing seperti itu tetapi kenyataan tidak seperti itu," jelas Ali saat ditemui di salah satu kafe di Pati siang tadi.
Dia mengatakan partainya mengawal pemerintahan dengan baik. Pihaknya siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
"Sikap partai Gerindra akan mengawal pemerintahan ini dengan baik dengan mengawal demokrasi lebih dewasa. Siap menerima kritik masukan dan diskusi pada forum yang sehat," jelasnya.
Terkait ancaman pemboikotan, Ali tak mempersoalkannya karena pemilu masih panjang. Menurutnya, massa Masyarakat Pati Bersatu bukan dari pemilih partai Gerindra.
Saat ini Gerindra memiliki enam kursi di DPRD. Hal ini juga menempatkan Hardi Ketua DPC Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Pati periode 2024-2029.
"Tidak masalah. Pemilu masih jauh. Dinamika politik masih panjang, dan mereka indikator tidak pemilih Gerindra juga. Jadi mereka memboikot versi mereka masyarakat cinta Gerindra tetap semangat bekerja sesuai profesional," ungkap dia.
"Bahwa Partai Gerindra ini memiliki enam kursi di DPRD Pati," lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, Gerindra Pati tidak memiliki hak untuk memberikan rekomendasi agar Sudewo dipecat dari kader Gerindra. Selain itu Gerindra Pati tetap mempertahankan Irianto Budi Utomo sebagai anggota pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
(apu/ams)












































