.webp)
Petugas irigasi berstatus honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kembali menggelar demo di halaman Kantor Gubernur Jateng. Mereka menuntut kejelasan nasib mereka yang masih menggantung.
Pantauan detikJateng, demo digelar di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, sejak sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka berbondong-bondong memenuhi Jalan Pahlawan mengenakan seragam biru dan peralatan petugas irigasi.
Mereka membawa beberapa poster bertulisan 'Petugas Irigasi Ujung Tombak Ketahanan Pangan', 'Petugas Irigasi Ora Wedi Ireng', serta 'Sudah Mengabdi 10 Tahun Lebih'. Ratusan petugas irigasi itu tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keinginan kami petugas irigasi ada kepastian hukum, apapun skemanya yang penting teman-teman irigasi ingin ada gaji bulanan, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan," kata pendamping FKPI Jateng, Zainal Abidin Petir, di halaman Gubernur Jateng, Selasa (19/7/2025).
 Demo para petugas irigasi di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (19/7/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
Zainal mengatakan, banyak petugas irigasi yang mengalami kecelakaan kerja seperti terluka kena pisau hingga patah tulang tangan. Mereka disebut mengeluarkan biaya pengobatan dari kantong sendiri.
"Ada yang patah tangan tapi tidak dibiayai Pusdataru, akhirnya ngutang, makanya ingin ada jaminan sosial dan fasilitas untuk bekerja. Mesin saja mereka beli sendiri, kalau ada yang rusak juga benerin sendiri. Sehari gajinya cuma dikasih Rp 100 ribu, apa itu manusiawi?" ujarnya.
Meski suasana cukup terik, para petugas irigasi itu tetap semangat mengibarkan bendera sembari berdemo di halaman Kantor Gubernur.
"FKPI Jateng menginginkan supaya petugas irigasi yang kisaran jumlahnya 2.640 supaya status pekerjaannya itu jelas dan tetap," ucap Zainal.
Para petugas irigasi juga merebahkan diri di jalanan kala cuaca mulai mendung. Zainal menyebut aksi ini menjadi hadiah kejutan bagi Pemprov Jateng di momen HUT ke-80 Peovinsi Jateng.
"Ini ulang tahun Provinsi Jawa Tengah, mestinya bisa memakmurkan petugas irigasi. Jadi sebagai kado ulang tahun Pemrov Jawa Tengah berupa demonstrasi damai," tuturnya.
Ketua FKPI Jateng, Muhammad Chundori menyebut para petugas irigasi itu telah terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI sekitar 20 tahun lebih.
"Inilah saatnya (untuk diangkat PPPK), karena di tahun depan sudah tidak ada lagi. Jadi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023, yang termasuk dalam data spesifik ini harus diselesaikan. Ini jadi tanggung jawab Pemprov Jateng untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut," kata Chundori.
"Kita tuntutannya diangkat PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) paruh waktu. Jadi skema paruh waktu itu yang kami nanti sebenarnya," sambungnya.
Dia bilang selama ini para pekerja harian itu hanya mendapat gaji Rp 1,5-2,5 juta per bulan. Mereka menuntut agar 2.640 petugas irigasi itu bisa mendapat gaji tetap per bulannya.
"Kita menunggu regulasi dari Menpan-RB, karena kan harus satu Oktober, terakhir pengajuan kan besok. Insyaallah data sudah berproses. Kemarin juga sudah ada edaran tanggal 17 Agustus, kami terima bocorannya. Tapi kami ingin memastikan data yang diajukan memuat 2.640 orang ini," urainya.
Chundori menyebut tuntutan itu sudah diajukan sejak sekitar satu tahun lalu. Karena ada miskomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BKN, kata dia, sehingga prosesnya tak kunjung rampung.
"Ini sudah aksi, nunggu sampai aksi ketiga ini baru kita terakomodir," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno sempat menemui ratusan petugas irigasi tersebut. Bahkan ia sempat menjajal mesin yang dibawa petugas.
"Gubernur sudah berkoordinasi dengan Menpan-RB, kita sudah menyampaikan surat dan data dari panjenengan semua hari Minggu," kata Sumarno.
"Kami aktif berkoordinasi dengan Menpan-RB dan BKN, mudah-mudahan yang kita lakukan dapat respons cepat dari Menpan-RB dan BKN. Ini adalah apa yang disampaikan juga oleh Gubernur untuk menindaklanjuti harapan teman-teman semua," lanjutnya.
Sebelumnya, para petugas irigasi berstatus honorer itu juga pernah menggelar demo di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (19/5). Tuntutannya sama, minta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setelah itu, mereka beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno pada Selasa (5/8/2025).
(dil/ahr)
