.webp)
Bupati Klaten Sri Mulyani memastikan akan menambah alokasi dana desa (ADD) bagi pemerintah desa di Kabupaten Klaten. Dalam anggaran APBD Perubahan 2024, Pemkab Klaten akan menambah ADD hingga Rp 12 miliar.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat melakukan pengukuhan 377 kepala desa (kades) dari masa jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun, di Grha Bung Karno (GBK) Klaten.
"Alokasi Dana Desa akan kami tambah di anggaran perubahan, di angka Rp 12 miliar. Juga di tahun depan hampir 48 miliar," kata Sri Mulyani di GBK Klaten, Rabu (24/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ADD ini kami tambahkan sebagai bentuk perhatian kepada RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pemerintahan desa, belum begitu begitu maksimal," imbuh dia.
Faktor lain yang memengaruhi penambahan ADD ini, kata Sri Mulyani, yakni lantaran ada beberapa desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) cukup rendah sehingga dana yang diberikan kepada RT, RW, tim penggerak PKK dirasa masih kurang.
"Tapi kan kita tidak mungkin menambah ADD hanya kepada yang PAD-nya kecil, karena asas keadilan. Dan ADD ini juga bervariasi, sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk," paparnya.
Terlebih, ketentuan terkait penggunaan ADD lebih bervariatif jika dibandingkan dengan bantuan keuangan khusus (BKK). Sehingga ia memutuskan akan menambah ADD dengan harapan pengembangan desa bisa dilaksanakan lebih merata dan maksimal.
"Kalau untuk BKK ini kan tidak bisa memberikan perhatian kepada RT, RW ataupun tim penggerak PKK. Tapi kalau ADD lebih besar sesuai administrasinya, biar pengembangan, pemberdayaan pemerintah desa semakin merata," sambungnya.
Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Klaten Eko Prasetyo menambahkan, penambahan ADD ini juga seiring dengan bertambahnya masa jabatan BPK, menyusul perpanjangan masa jabatan kades.
"Yang tambah jabatannya bukan hanya kepala desa, BPD juga, nanti ada kayak insentif atau apa dan sudah disebutkan itu alokasinya jelas," kata Eko di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Kamis (25/7/2024).
Namun, ia menekankan kepada jajaran pemdes agar tak hanya bergantung pada ADD, tapi juga bisa melakukan upaya penguatan BUMDes agar dapat menambah PADes. Dengan begitu, desa bisa pelan-pelan mulai mandiri.
Kabar akan penambahan ADD ini pun disambut baik para kades. Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)Klaten, Joko Lasono, mengatakan selama ini belum ada kenaikan ADD, sehingga hal ini menjadi kabar baik bagi jajaran pemdes.
"Dan kebutuhan kita memang mendesak untuk diberikan kepada teman-teman baik kelembagaan RT, RW maupun yang lain. Alhamdulillah hari ini kita diberikan tambahan," ungkapnya.
Ia mengatakan penambahan ADD ini akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pengembangan desa.
"Tidak untuk kepala desa, tidak untuk perangkat desa, itu adalah untuk kelembagaan," kata Joko usai melakukan pengukuhan.
"Seperti penanganan stunting, BLT, penurunan kemiskinan ekstrim, kesehatan, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang harus kita anggarkan," sambungnya.
(ncm/ega)
