Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Klaten memiliki Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Unit inklusi yang dikelola para penyandang disabilitas itu menjadi ULD pertama di Indonesia.
Dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa dalam melakukan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas, maka BNPB dan BPBD membentuk ULD.
Ketua ULD-PB Edi Subagyo sempat menceritakan sejarah pendirian unit inklusi tersebut pada acara Kunjungan Kerja Kepala BNPB se-Kabupaten Klaten dalam rangka kesiapsiagaan bencana. Ia turut memaparkan peran difabel dalam penanggulangan bencana.
"ULD-PB berdiri pada tanggal 13 Oktober 2017, itu rujukan setelah terbitnya Perka BNPB nomor 14 tahun 2014. Kami melakukan pendekatan, koordinasi dengan BPBD agar kami teman-teman disabilitas di Klaten bisa berpartisipasi dalam hal kebencanaan," kata Edi di Pendapa Setda Klaten, Jumat (28/6/2024).
Ia mengatakan, inisiatif para penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten ini hadir lantaran keresahan mereka saat erupsi Merapi tahun 2010. Kala itu terdapat seorang penyandang disabilitas yang diselamatkan, tapi tidak dengan kursi roda miliknya.
Kursi rodanya tak bisa terselamatkan, sementara di tenda pengungsian tak tersedia kursi roda untuknya. Padahal, hal tersebut penting bagi para penyandang disabilitas. Dari situlah mereka termotivasi untuk mendirikan ULD-PB.
"Itu kejadian yang sangat memprihatinkan bagi kami, karena alat bantu kursi roda, kruk, ini merupakan pengganti bagian tubuh, jadi tidak bisa dipisahkan. Sehingga kami punya gagasan bagaimana agar hal seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari," jelasnya.
Ia berterima kasih kepada Pemkab Klaten melalui BPBD Klaten yang telah mendukung berdirinya ULD-PB Kabupaten Klaten yang dikelola para penyandang disabilitas hingga kini.
"Perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Klaten ini termasuk yang pertama di Indonesia. Jadi mohon maaf kami melangkah lebih daripada provinsi, karena pertama di Indonesia," ujarnya.
Sejak berdirinya ULD PB Klaten, unit inklusif tersebut sempat viral hingga telah diberi kepercayaan dari pemerintah untuk melakukan pendampingan di Nusa Tenggara Timur. Hingga kini, para anggota ULD-PB juga telah sering melakukan simulasi kebencanaan yang bekerjasama dengan Damkar maupun TNI, di 16 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Klaten.
"Yang lebih luar biasa lagi, kami merasa disetarakan, karena hal-hal seperti ini pada saat itu mustahil. Banyak yang mempertanyakan disabilitas menjadi relawan di kebencanaan, padahal kalau kita sudah dilatih dan saling memberi masukan, kita bisa," tuturnya.
"Karena menjadi relawan kebencanaan tidak harus di bagian evakuasi, kita bisa di dapur umum, pendataan, assessment. Itu menjadi keterampilan tersendiri bagi kami, termasuk menambah semangat kami," sambungnya.
Pada hari itu pun, mereka mendapatkan edukasi terkait kebencanaan yang diberikan BNPB di Pendapa Setda Kabupaten Klaten. Mereka diharapkan mampu memahami penanganan bencana, simulasi bencana, hingga rambu-rambu dan early warning yang dikeluarkan BMKG.
"Bencana adalah urusan bersama, jadi BNPB tidak bisa bekerja sendiri. Kami tetap akan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, dan mendorong percepatan untuk membangun antisipasi kesiapsiagaan," kata Deputi Bidang Pencegahan, Prasinta Dewi.
Lewat sosialisasi yang diberikan hari ini, ia berharap seluruh lapisan masyarakat mulai dari kepala desa, camat, TNI-Polri, khususnya para relawan dan anggota ULD-PB Klaten bisa lebih paham akan langkah-langkah pencegahan serta penanganan bencana.
(anl/ega)