5 Fakta Polemik Izin Salat Id 21 April di Lapangan Mataram Pekalongan

3. Tanggapan PP Muhammadiyah

PP Muhammadiyah telah menentukan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu pemerintah masih menunggu sidang hasil Isbat yang akan digelar pada 20 April 2023. PP Muhammadiyah mempertanyakan perihal tidak diperolehnya izin salat Id di lapangan Mataram, Kota Pekalongan, tersebut.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menyebut kabar serupa terjadi di Sukabumi.

"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Kota Sukabumi? Setelah itu mana lagi?" kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengawali pernyataannya dalam keterangan pers, Senin (17/4).

"Melaksanakan ibadah Idul Fitri di lapangan adalah keyakinan, bukan kegiatan politik dan makar kepada pemerintah. Pemerintah pusat seharusnya tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan," tegasnya.

"Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Senin (17/4).

"Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya," lanjutnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung soal penyelenggaraan salat Id di fasilitas negara sebanyak dua kali di dua hari yang berbeda. Hal itu disampaikan Haedar di depan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Haedar mengatakan hal itu dalam acara Pengukuhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir dalam acara itu.

"Apakah kalau hari ini digunakan, yang esok menyelenggarakan yang besok itu tidak sah? Nggak. Jadi kalau sekarang dipakai misalkan di depan kantor gubernur itu, besok juga dipakai eh berkahnya dua kali, Pak Ganjar," kata Haedar di akun YouTube tvMU Channel seperti dikutip detikNews, Senin (17/4/2023).

Haedar meminta negara adil dalam memberikan fasilitas kepada warganya. Haedar menilai pemerintah tidak perlu menyampaikan larangan penggunaan fasilitas untuk warga yang hendak melaksanakan salat Idul Fitri pada 21 April 2023.

"Syukur lebih baik kalau juga silakan gunakan, hari ini digunakan oleh Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22," ujar Haedar.

Haedar menyebut Muhammadiyah memiliki fasilitas-fasilitas sendiri. Namun, yang diinginkan Muhammadiyah adalah pemerintah dengan segala fasilitasnya merupakan milik seluruh golongan.

"Tapi kalau berpikirnya tadi ini biasa diselenggarakan oleh kami, kalau hari ini digunakan oleh yang lain nanti dikira kami memberi ruang itu masih zaman kuno, zaman londo, cara berpikir seperti itu," ujar Haedar.

"Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas tapi bukan itu, kami bisa menyelenggarakan di tempat kami tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat," pungkasnya.

Respons Menag dan Walkot Pekalongan Izinkan Salat Id 21 April di Lapangan Mataram, di halaman berikutnya.