Walhi: Salah Urus Tata Ruang Picu Bencana Ekologis di Jawa

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai Pulau Jawa sudah banyak beban dalam hal pembangunan dan hal itu berdampak makin banyaknya bencana yang terjadi. Pembangunan yang dilakukan disebut tidak sesuai dengan tata ruang.

Manajer Kampanye Transisi Kota Berkeadilan Walhi, Abdul Gofar memaparkan data bencana di mana Pulau Jawa mendominasi.

"Kita perlu lihat ada tiga provinsi yang jadi peringkat 1 sampai 3 penyumbang bencana terbesar yaitu Jabar, Jateng, Jatim. Kalau di-breakdown lebih dalam, yang dominan 46 persen berkaitan dengan cuaca hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," kata Abdul dalam konferensi pers di Semarang, Senin (23/1/2023).

Berikut data Walhi soal dominasi Pulau Jawa dalam jumlah bencana empat tahun terakhir:

- Tahun 2019 ada 2.531 bencana atau 61,6 persen dari jumlah bencana secara nasional
- Tahun 2020 ada 2.368 bencana atau 50,9 persen dari jumlah bencana secara nasional
- Tahun 2021 ada 2.511 bencana atau 46,3 persen dari jumlah bencana secara nasional
- Tahun 2022 ada 1.839 bencana atau 51,8 persen dari jumlah bencana secara nasional.

Abdul menjelaskan Pulau Jawa sudah terlalu banyak beban pembangunan ditambah beberapa pembangunan kawasan industri di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu Proyek Strategi Nasional (PSN) ternyata masih didominasi dilakukan di Jawa, padahal pemerintah menyatakan berupaya akan meratakan pembangunan.

"Kami identifikasi Pulau Jawa tidak hanya dibebankan proyek daerah tapi ada 83 Proyek Strategis Nasional atau 33 persen PSN di Pulau Jawa," jelas Abdul.

"Kepada Presiden Jokowi, ambisi pemerataan pembangunan dilihat dari sebaran Proyek Strategis Nasional tidak terbukti. Masih menumpuk di Pulau Jawa yang sudah rentan," imbuhnya.

Menurutnya, masifnya pembangunan memicu bencana ekologis. Selain itu pelonggaran perizinan pembangunan oleh pemerintah juga menjadi salah satu penyebab pembangunan yang tidak memikirkan tata ruang dan akibatnya.

"Ruang terbuka hijau sesuai undang-undang penataan ruang yaitu 30 persen tidak ada yang memenuhi, Jakarta hanya 9 persen, Semarang tidak lebih dari 20 persen," jelasnya.

"Ini jadi bagian yang kami sebut salah urus tata ruang. Tata ruang seharusnya tujuannya melindungi," tegas Abdul.

Dalam siaran pers tertulis Walhi di sebutkan beberapa contoh salah urus tata ruang di Pulau Jawa yaitu:

DKI Jakarta

Walhi DKI Jakarta mencatat banjir di Jakarta terjadi setiap tahun dan situasinya semakin parah. Pada akhir tahun 2022 terjadi banjir parah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masalah utama banjir Jakarta adalah persoalan tata ruang yang masih mengakomodasi pembangunan skala besar di wilayah resapan air. Ada juga faktor salah urus penataan Sungai Ciliwung (DAS terbesar Jakarta) dengan proyek betonisasi sampai persoalan privatisasi ruang kosong oleh sejumlah korporasi besar. Sementara pada sisi yang lain, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta secara kuantitas juga stagnan pada angka 9 persen. Akibatnya banjir semakin meluas, menyebabkan korban jiwa, dan meningkatkan kerentanan hidup warga.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.