.webp)
Ketua PMI Kota Semarang Awal Prasetyo buka suara terkait surat pernyataan sikap relawan pendonor darah terkait pengurangan fasilitas pendonor. Awal menyebut alasan PMI Kota Semarang mengurangi fasilitas itu terkait dengan efisiensi organisasi.
"Kebijakan anggaran itu sudah dibahas dan memiliki skala prioritas yang harus dijalankan terkait dengan berbagai kegiatan kemudian perkembangan dinamika yang terjadi di dalam organisasi," kata Awal kepada awak media di kantornya, Jalan Mgr Sugiyopranoto, Semarang, Selasa (27/12/2022).
Awal menekankan bahwa fasilitas yang tidak diberikan kepada pendonor memang karena tak dianggarkan sejak awal. Hal itu juga disebut sudah disosialisasikan kepada relawan pendonor darah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, ada 20 fasilitas atau penghargaan yang diberikan kepada pendonor darah. Namun di tahun 2022, ada 6 hal yang dihilangkan. Kemudian, berbagai suvenir juga dihapus.
Beberapa yang dihilangkan juga dinilai sudah tidak relevan lagi. Misalnya, kartu ucapan selamat ulang tahun yang biasanya dikirim, untuk tahun 2022 hanya diberikan secara elektronik.
Kemudian, fasilitas darah untuk para pendonor juga dihilangkan karena sekarang kebutuhan darah pasien sudah ditanggung oleh BPJS. Awal meyakinkan bahwa penghargaan dasar masih diberikan kepada pendonor.
"PMI Kota Semarang masih memberikan hak-hak yang menjadi apa yang bisa dapat diterima oleh para pendonor," katanya.
Awal juga buka suara terkait acara yang mengundang artis nasional dalam kegiatan PMI. Dia menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan branding Hari Donor Darah dan tidak menggunakan anggaran PMI.
"Kegiatan itu tidak menggunakan RAB PMI tapi menggunakan dana CSR dari suatu bank," katanya.
Terkait pembatasan pendonor yang rencananya akan dilakukan juga disebut telah dibahas bersama. Hal itu untuk mengatasi banyaknya darah yang kedaluwarsa karena tidak terpakai atau rusak.
"Muncul ide dari pengurus untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan antara stok darah dan serapan darah yang ada, darah akan mudah rusak kalau kualitas pendonornya itu tidak sehat dalam tanda kutip atau sehat dalam standar WHO yaitu sehat fisik, sehat secara mental spiritual," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, relawan donor darah dan pegawai PMI Kota Semarang membuat surat pernyataan sikap yang mengeluhkan sikap pimpinan PMI Kota Semarang. Mereka keberatan dengan perlakuan oknum petinggi PMI Kota Semarang dan beberapa kebijakan lembaga itu.
detikJateng mendapatkan salinan dua surat tersebut. Surat pertama dibuat oleh komunitas, koordinator, dan sukarelawan donor darah PMI Kota Semarang. Mereka mempertanyakan fasilitas yang diberikan untuk pendonor darah sedikit demi sedikit dihilangkan.
Fasilitas pemeriksaan kesehatan saat ini juga dikurangi. Kemudian penggantian sertifikat pendonor darah dengan e-sertifikat yang dikirim via WA juga dipertanyakan oleh para relawan.
Salah satu relawan yang ikut tanda tangan dalam pernyataan tersebut, Wisnu mengatakan dirinya kecewa dengan kepemimpinan PMI Kota Semarang saat ini.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ia menjelaskan hal lain yang dihilangkan adalah gathering yang biasanya dilakukan setahun sekali dengan mengundang perwakilan relawan ditiadakan. Namun malah dilaksanakan acara yang mendatangkan artis ibu kota.
"Intinya pas acara PMI mendatangkan Yuni Shara. Sedangkan kaus, kalender, dan lain-lain untuk pendonor dihilangkan," ujar Wisnu saat dihubungi detikJateng, Minggu (25/12).
Wisnu yang sudah melakukan donor darah 153 kali sejak 1986 itu mengaku pimpinan PMI Kota Semarang arogan dan cara berkomunikasinya buruk. Saat relawan dan pihak PMI Kota Semarang bertemu, pimpinan justru mengucapkan kata-kata yang dianggapnya arogan.
Mereka menuntut Ketua PMI Kota Semarang untuk meminta maaf dan mengundurkan diri. Fasilitas untuk pendonor darah juga diminta dikembalikan. Wisnu khawatir arogansi itu merenggangkan hubungan dengan pegawai PMI yang sudah terjalin lama.
Sementara itu karyawan PMI Kota Semarang juga membuat surat pernyataan yang meminta Ketua dan Sekretaris PMI Kota Semarang untuk mundur. Selain itu para pegawai meminta kebijakan diambil dari regulasi yang ada.
Dalam surat yang diperoleh detikJateng itu disebutkan bahwa penyebab munculnya pernyataan sikap cukup banyak yaitu mulai dari kebijakan yang tidak relevan, ancaman terhadap pegawai, beban kerja berlebih, penyalahgunaan wewenang, hingga pelecehan verbal.
Melalui surat tersebut mereka juga meminta agar pimpinan PMI Kota Semarang mundur.
