Muhammad Baihaqi (36), seorang difable tunanetra asal Pekalongan yang sempat ramai gagal lolos CPNS karena kondisinya, membagikan ceritanya ketika didatangi Ombudsman Denmark. Ia menjelaskan perjuangannya hampir tiga tahun terakhir hingga akhirnya dipanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng.
Director of International Relations the Parlementary Ombudsman of Denmark, Klavs Kinnerup Hede datang ke Roemah D, tempat berkumpul dan pelatihan difabel di Semarang. Ia datang bersama anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dan Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida.
Di depan para tamu itu, Baihaqi bercerita dia mendaftar CPNS tahun 2019 dan lolos tahap pertama dengan nilai terbaik serta lolos administrasi. Namun untuk tahap selanjutnya ternyata tidak bisa.
"Cukup mengagetkan dan mengejutkan di waktu itu tidak saya sangka ikut semua alur ternyata diskriminasi dengan jenis disabilitas," kata Baihaqi di hadapan Klavs, Selasa (15/11/2022).
Ia kemudian didampingi banyak pihak termasuk LBH dan Ombudsman untuk memperjuangkan haknya. Upaya gugatan ke PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya dilakukan namun ditolak. Kemudian diteruskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
"Sepanjang perjalanan selama tiga tahun. Upaya litigasi selain jalur hukum mulai dari advokasi dan diplomasi. Dari Ombudsman, KSP, KND, liputan media. Perjalanan yang cukup panjang. Berat kalau jalan sendiri. Berkat banyak dukungan saya bisa kuat. Semoga isu bisa terangkat dan ada perubahan sistem," ujar Baihaqi.
Gugatan ke MA membuahkan hasil dan dikabulkan setahun lalu. Kemudian pada tanggal 4 November 2022 lalu ia dipanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng untuk sosialisasi. Baihaqi menyambut itikad baik dari Pemprov Jateng itu.
"Sosialisasi dari BKD berdasarkan surat Kemenpan RB kan turun terbit tanggal 3 November dan sosialisasi 4 November. Sosialisasi itu saya diundang BKD," jelas Baihaqi.
"Dari Pemerintah pusat dan daerah ada itikad baik dengan tawaran solusi dengan formasi khusus PPPK guru bagi saya. Kalau dilihat memang kurang match ya (dengan gugatan). Tapi saya hargai itu dan tetap bersyukur atas apa yang diupayakan pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.
Simak tanggapan Ombudsman Denmark di halaman berikutnya...
(aku/ahr)