.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menginginkan rencana penghapusan tenaga honorer atau non-ASN dilakukan secara bertahap. Jika tidak, hal itu bisa menyulitkan terutama di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri kongres Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Sabtu (30/7/2022).
"Kalau honorer saya kira mesti ada tahapannya ya jangan langsung, karena kalau langsung dihapus dan tenaganya kurang itu agak menyulitkan," kata Ganjar dalam keterangan tertulis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, berdasar surat edaran Menpan-RB bernomor B/185/M.SM.02.03/ 2022, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada November 2023. Terkait hal itu, Ganjar memberi usulan cara.
"Ada dua cara. Satu, tahapnya dikurangi, pelan-pelan gitu, yang kedua mendorong penggunaan teknologi. Sehingga kalau mereka tidak ada teknologi bisa menggantikan," ujarnya.
Dua cara itu disebut penting untuk dilakukan. Sebab, pegawai di Jateng, terutama di bidang pendidikan selama ini dicukupi dengan tenaga honorer.
"Selama itu tidak bisa ya kebutuhan itu masih ada, apalagi kalau kita bicara guru, guru itu kurangnya masih banyak," jelasnya.
Ganjar juga ikut menyoroti kesejahteraan guru swasta yang dirasa harus lebih diperhatikan. Dirinya meminta agar pengelola sekolah swasta lebih memperhatikan tata kelola terutama untuk menyejahterakan guru.
"Memang mereka punya problem yang cukup serius dalam arti swasta bisa berkontribusi bagi dunia pendidikan, banyak sekali swasta yang bagus. Tapi pendapatannya yang belum bagus," kata Ganjar.
"Tadi disampaikan yang penting kesejahteraan guru mendapat perhatian dan tentu saja masukan menarik karena sekolah swasta itu dikelola oleh yayasan maka yayasan diminta untuk lebih perhatian khususnya untuk managerial khususnya dalam kesejahteraannya ini penting, dan itu bisa disubsidi silang sebenarnya," pungkasnya.
(afz/rih)
