Haris-Fatia Tersangka, Pengamat UNS: Ada Kesenjangan Akses Hukum

Haris-Fatia Tersangka, Pengamat UNS: Ada Kesenjangan Akses Hukum

Ari Purnomo - detikJateng
Selasa, 22 Mar 2022 16:41 WIB
Haris Azhar dan Fatia di Polda Metro Jaya (Yogi Ernes/detikcom)
Foto: Haris Azhar dan Fatia di Polda Metro Jaya (Yogi Ernes/detikcom)
Solo -

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pengamat Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat Tri Kartono menilai penetapan tersangka itu sebagai bukti adanya kesenjangan dalam akses hukum.

"Ini adanya kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan hukumnya. Banyak masyarakat yang beranggapan kalau seperti itu biasa dan tidak perlu dilanjutkan ke hukum tapi ada yang menilai perlu diajukan ke ranah hukum," terangnya saat dihubungi detikJateng, Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini yang diperlukan adalah lembaga advokasi yang aktif, dan juga perlindungan terhadap masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka itu.


"Yang diperlukan lembaga advokasi yang aktif, teman yang diajukan sebagai tersangka segera mendapatkan dukungan dan perlindungan dari LBH, teman hukum, kalau ada fasilitasi juga dari kejaksaan itu sendiri. Jaksa itu bukan hanya milik orang-orang yang punya uang," urainya.

Dikatakan Drajat, berkaca pada kejadian tersebut, selama ini di masyarakat memang ada dua basis sosi. Yang pertama dihasilkan dari kesepakatan masyarakat dan itu tidak tertulis. Dan yang kedua adalah dari negara.

"Negara mempunyai government control, untuk beri jaminan tertib warga negara. Sebagai warga negara itu kan bervariasi untuk mengatur dikeluarkanlah government control," paparnya.

Dan bagi masyarakat yang melanggar norma-norma negara, masih kata Drajat, maka pembuktiannya harus berdasarkan aturan negara, penegakan hukum, PH, jaksa dan juga hakim.

"Sedangkan bagi warga yang melanggar norma di masyarakat pembuktian dengan kelayakan dan kewajaran, tidak perlu sampai ke ranah hukum," ucapnya.

Dia mencontohkan, seperti guyonan terhadap agama yang pernah diungkapkan oleh mantan Presiden RI Gus Dur. Meski disampaikan dengan begitu tajam, tetapi hal itu dianggap sebagai guyonan.

"Berbeda halnya jika yang berbicara itu orang lain, maka akan menjadi penistaan agama. Ini menunjukkan bahwa ada dua standar yang berlaku, di masyarakat ini ternyata standar hukum tidak sinkron dengan standar sosial, seharusnya keduanya sinkron," paparnya.

Drajat juga menyampaikan, jika di masyarakat sesuatu hal tidak termasuk sensitif maka sebaiknya negara juga tidak perlu sensitif.

"Tapi faktanya ada gap atau jarak antara yang dilakukan masyarakat dan negara. Kalau itu jaraknya terlalu jauh akan muncul ketidakpercayaan terhadap penegak hukum," pungkasnya.



Simak Video "Hadiri Pemeriksaan Kasus 'Lord Luhut', Haris Azhar Minta Kasus Segera Selesai"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/aku)