Haris-Fatia Tersangka, Pakar Undip: Negara Butuh Kritik, Jangan Dibungkam

Haris-Fatia Tersangka, Pakar Undip: Negara Butuh Kritik, Jangan Dibungkam

Afzal Nur Iman - detikJateng
Selasa, 22 Mar 2022 11:05 WIB
Haris Azhar dan Fatia di Polda Metro Jaya (Yogi Ernes/detikcom)
Haris Azhar dan Fatia di Polda Metro Jaya. (Foto: Yogi Ernes/detikcom)
Semarang -

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Undip, Pujiyono khawatir hal tersebut bisa mengarah kepada pembungkaman.

Dalam kasus ini, Pujiyono menilai Haris dan Fathia berbicara bukan dalam konteks menjatuhkan Luhut secara individu melainkan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kriminalisasi terhadap keduanya berpotensi membuat orang lain takut menyampaikan kritik.

"Seperti Azhar dan (Fatia) itu kan sebetulnya menyuarakan daripada masyarakat. Mungkin kegelisahan yang notabenenya tidak semuanya masyarakat punya keberanian seperti itu," jelasnya kepada detikJateng, Selasa (22/3/2022).


"Jangan sampai preseden seperti ini akan membuat membungkam, membungkam daripada keberanian masyarakat untuk mengoreksi," imbuhnya.

Pujiyono juga mengatakan bahwa kriminalisasi biasa ditemukan di zaman Orde Baru. Hal itu yang dia sayangkan mengingat demokrasi Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik.

"Karena ini kita sudah membangun demokratisasi yang sangat bagus," ujarnya.

Menurutnya, lanjut Pujiyono, lebih baik kasus ini diselesaikan dengan baik atau restorative justice. Namun, hal itu bukan berarti Haris dan Fatia melakukan permohonan maaf.

"Saya pikir ini enggak mesti harus bermuara ke sistem peradilan pidana tapi bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

Pujiyono mengatakan, data yang dimiliki Haris dan Fatia diuji dan dibicarakan substansinya. Kemudian baru berdiskusi mengenai kasusnya. Pasalnya, permohonan maaf berarti Haris dan Fatia mengakui kesalahan.

"Substansinya secara fair memang harus diungkap. Jangan sampai kemudian ketika orang-orang, teman-teman masyarakat sipil ada keberanian dan kemudian memiliki data, ketika itu tidak terungkap secara real data itu, kemudian ditutup dengan kasus pidana," jelasnya.

"Bagaimanapun juga negara atau pemerintah itu perlu koreksi kritik dan sebagainya," pungkas Pujiyono



Simak Video "Hadiri Pemeriksaan Kasus 'Lord Luhut', Haris Azhar Minta Kasus Segera Selesai"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/ahr)