Adu Gagasan 4 Paslon di Debat Kedua Pilbup Sumedang 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang menggelar debat publik kedua Pilbup Sumedang. Debat kedua kali ini mengusung tema 'Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Demokratis, Berorientasi pada Pelayanan Publik'.

Debat kedua yang berlangsung di Asia Plaza pada Rabu (13/11/2024), berlangsung dengan meriah. Keempat pasangan calon (paslon) saling beradu gagasan sesuai dengan tema debat kedua kali ini.

Dimulai dengan paslon nomor urut 1 yaitu Eni Sumarni dan Ridwan Sholichin yang memiliki visi 'Terwujudnya Kabupaten Sumedang Bersinar, Sumedang Baru yang Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045' menjawab pertanyaan dari panelis.

Pada kesempatan itu, paslon Eni-Ridwan menjawab pertanyaan dari panelis terkait dengan sub tema debat yakni 'Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penguatan dan Kapasitas Kelembagaan Desa'.

Eni menjelaskan, dirinya bersama dengan Ridwan memiliki program-program tertentu dalam memberdayakan masyarakat desa terutama wanita dalam menyejahterakan masyarakat di pedesaan. Salah satu program yang dirinya tawarkan yaity memberikan bantuan layanan UMKM.

"Kami pasangan nomor urut 1 ada program-program tertentu. Pertama tadi khusus dalam pemberdayaan perempuan kita akan menyediakan bantuan pelayanan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan," ungkap Eni.

"Kami juga akan memberikan secara kelembagaannya akan kami tingkatkan dari 10 persen menjadi 12 persen dan akan menyediakan kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan PKK itu bisa dapat didanai," sambungnya.

Tak hanya itu, Eni juga mengungkap bahwa jika terpilih nantinya paslon nomor urut 1 tersebut juga ingin mengoptimalkan lahan-lahan tidur yang nantinya dapat diberdayakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), dan diharapkan dapat menjalankan roda ekonomi.

"Selain itu kami juga akan memberdayakan KWT-KWT sehingga itu tidak untuk percontohan tetapi itu untuk lebih kepada mengoptimalkan lahan-lahan tidur sehingga berdaya secara ekonomi. Jadi di sini kita berikan, intinya kita sebagai pemerintah daerah memberi sarana kepada desa secara sentralisasi untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang perempuan dengan cara memberikan permodalan, memberikan fasilitas program-program yang akan meningkatkan derajat hidup masyarakat terutama di pedesaan," katanya.

Selanjutnya, paslon nomor urut dua yaitu Dony Ahmad Munir dan Fajar Ardila yang menjawab pertanyaan dari panelis dari sub tema yang didapat yakni 'Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing di Kabupaten Sumedang'. Pada kesempatan kali ini, Dony menjawab pertanyaan terkait dengan pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Secara lugas, Dony mengungkapkan bahwa secara data yang ada Indeks Pembangunan Manusia di Sumedang berada di 74 poin serta usia harapan hidup berada di 75 tahun. Dengan begitu, paslon Dony-Fajar lun ingin memperkuat dari segi Balai Latihan Kerja (BLK). Bukan hanya itu, dirinya juga akan terus meningkatkan pelayanan pendidikan serta kesehatan di Sumedang.

"Pertama saya menjawab dengan data terlebih dahulu IPM Sumedang di 74 poin, kemudian usia harapan hidupnya di 75 tahun berkaitan dengan pengembangan SDM unggul ini tentunya kita akan memperkuat BLK, kemudian kita akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan," kata Dony.

Dikatakan Dony, dalam pemerataan pendidikan sendiri tentunya harus dimulai dengan kapasitas dari guru, dan infrastruktur dari tingkat sekolah anak hingga remaja. Dengan begitu, lanjut Dony, layanan pendidikan dapat merata dan juga bisa membantu anak-anak dapat mewujudkan cita-cita dengan memiliki pengetahuan yang dipelajari.

"Berkaitan dengan pemerataan pendidikan pertama tentunya harus ada peningkatan kapasitas dari guru kemudian pemerataan infrastruktur dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMP kewenangan Kabupaten, SMA Provinsi, dan universitas itu nasional. Kemudian hal terutama untuk sekolah ialah terus kita tingkatkan. Sumedang saat ini di 8,73 walaupun naik tentu harus tetap ditingkatkan pemerataan pendidikan, pemerataan guru, pemerataan pembangunan ruang kelas baru dan juga infrastruktur lainnya," ucapnya.

"Untuk itulah program kami Dony dan Fajar layanan pendidikan yang merata adalah program kami karena dengan pendidikan lah kita dapat pengetahuan, pengetahuan adalah senjata bagi kita untuk menggapai cita-cita. Pemerataan pendidikan dimulai dari permasalahan yang ada yaitu pemerataan guru tentunya guru yang berkualitas harus ada di berbagai pelosok Sumedang, dan kami pun terus mengirimkan guru penggerak yang sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok," ungkapnya.

Tak kalah menarik, selanjutnya paslon nomor urut 3 yaitu Irwansyah Putra dan Mustikaningrat yang unjuk gigi di debat kedua kali ini. Pada kesempatan tersebut, paslon ini menerima pertanyaan dari sub tema debat yakni 'Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah'.

Dari sub tema tersebut, Irwansyah dan Mustikaningkat mendapatkan pertanyaan dari panelis seputar dengan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif yang dihubungkan dengan pelaksanaan reformasi dan birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Menjawab pertanyaan itu, Irwansyah mengatakan jika nanti terpilih sebagai orang nomor satu di Sumedang pihaknya akan fokus pada penguatan infrastruktur digital, serta pelatihan digital bagi para ASN. Di samping itu, dirinya juga lebih mengedepankan pembangunan akhlak yang harus dilakukan agar semuanya berjalan dengan disiplin.

"Pemerintahan kami nanti tentunya akan fokus pada penguatan insfratruktur digital, dan pelatihan digital bagi ASN. Tapi bukan hanya membangun infrastruktur yang sifatnya digital tapi yang tidak kalah penting yaitu juga pembangunan akhlak harus kita lakukan karena memang pada saat kita memiliki ilmu yang lebih tidak didukung oleh akhlak yang nantinya akan berdampak terhadap kedisiplinan," kata Irwansyah.

Irwansyah mengungkap, aparatur desa serta masyarakat luas bisa memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, lanjutnya, perlunya juga reformasi struktur bisa menciptakan birokrasi yang fleksibel antarinstansi agar bisa menyelesaikan beberapa isu sosial yang berkembang di masyarakat.

"Kita yakini apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan jadi harapan warga masyarakat Kabupaten Sumedang tidak akan kita capai secara maksimal. Aparatur desa dan masyarakat luas agar dapat memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik," tutur Irwansyah.

"Selain itu diperlukan juga reformasi struktur untuk menciptakan birokrasi yang fleksibel dan responsif dengan pelatihan manajerial bagi pemimpin daerah dan mendorong kolaborasi lintas sektor, integrasi program tematik dan peningkatan koordinasi antarinstansi itu juga penting untuk menyelesaikan isu sosial seperti kemiskinan dan stunting," tambahnya.

Sementara itu, gagasan lainnya diberikan oleh paslon nomor urut 4 Hendrik Kurniawan dan Luky Djohari Soemawilaga. Paslon Hendrik dan Luky yang berstatus sebagai paslon perseorangan di Sumedang ini mendapatkan pertanyaan dari sub tema 'Optimalisasi Pelayanan Publik dan Inklusif yang Berkeadilan'.

Pada kesempatan ini paslon Hendrik dan Luky diberikan pertanyaan terkait dengan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan. Hendrik mengatakan, kelompok tertentu yang diartikan sebagai penyandang disabilitas, ibu hamil, serta lansia harus memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik. Ia bersama Luky pun memiliki strategi agar dalam setiap layanan publik harus memiliki tempat khusus seperri loket khusus serta pelayan khusus bagi mereka.

"Yang pertama tentunya pelayanan publik itu semua hak sama walaupun ada perlakukan khusus ketika memang untuk kelompok-kelompok tertentu disabilitas ibu hamil orang yang sudah lanjut usia dan lain-lain. Maka perlu sebetulnya disetiap pelayanan publik ada tempat khusus dan loket khusus untuk mereka yang memerlukan perhatian khusus dan juga disiapkan sumber daya pelayannya harus ada," kata Hendrik.

"Tapi yang terpenting hari ini bukan hanya itu saja sebetulnya pelayan harus berorientasi dengan pelayanan publik maksimal nyaman dan puasnya masyarakat," tuturnya.

Hendrik menilai, pelayanan publik berbasis aplikasi tidak terlalu efektif dalam melayani masyarakat. Sebab, kata dia, masih banyaknya masyarakat yang merasa bingung terhadap penggunaan aplikasi pelayanan publik.

"Hari ini tidak begitu penting ada pelayanan satu atap tapi pintunya terlalu banyak pusing-pusing. Hari ini aplikasi selalu dikedepankan, padahal aplikasi metodologi hanya untuk membantu dan bukanlah segalanya, dan ketika hari ini aplikasi dijadikan sasaran sehingga banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan layanan publik gara-gara tidak bisa mendownload aplikasi dan menggunakannya maka yang terpenting hari ini menurut saya pelayanan publik menjadi sesuatu orientasi pada puasnya pelayanan," pungkasnya.