Pemerintah Jawa Barat mulai memperkuat mitigasi gempa dari tingkat paling bawah. Tak hanya menyiapkan jalur evakuasi dan titik kumpul, BPBD Jabar mendorong kesiapsiagaan hingga tingkat keluarga, RT/RW, dan Linmas.
Langkah tersebut dilakukan karena ancaman gempa di Jawa Barat tidak hanya berasal dari laut, tetapi juga dari sesar-sesar yang tersebar di daratan.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan pihaknya terus memperbarui kajian risiko bencana bersama BMKG dan PVMBG.
"Jadi kita sekarang kerja sama dengan teman-teman BMKG maupun dengan PVMBG meng-update terus termasuk kajian risiko bencana," kata Teten.
Salah satu yang telah diperbarui adalah rencana kontinjensi menghadapi ancaman Megathrust dan Sesar Lembang. Meski belum mengungkap datanya secara rinci, Teten menyebut Pemprov Jabar menaruh perhatian khusus untuk dua hal itu.
"Kita kemarin baru melakukan updating Renkon rencana kontinjensi di Megathrust, sudah dibuat Pergub-nya. Kemudian juga di Sesar Lembang," ujarnya.
Jawa Barat sendiri memiliki tingkat kerawanan gempa yang cukup luas. Sekitar 34,19 persen wilayah daratannya masuk dalam kawasan rawan gempa bumi.
Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana 2025-2029, kawasan rawan gempa tinggi mencapai 1.268.432,99 hektare dan kawasan rawan gempa menengah mencapai 2.421.668,88 hektare.
BPBD juga mencatat hampir 48,8 juta penduduk Jawa Barat terpapar ancaman gempa. Karena itu, mitigasi tidak bisa hanya mengandalkan respons pemerintah ketika bencana sudah terjadi.
Teten mengatakan mitigasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan nonstruktural.
"Pertama kita melihat mitigasi struktural maupun non-struktural. Rambu-rambu kita harus di-update, jalur evakuasi ka mana wae, ya kita terus update," katanya.
Menurut dia, titik kumpul yang pernah ditetapkan juga harus terus diperiksa. Perubahan tata ruang dapat membuat lokasi yang sebelumnya dianggap aman bisa berubah fungsi.
"Termasuk titik kumpul, kadang-kadang dulu titik kumpul tersebut lapang, tiba-tiba ayeuna mah ada perubahan tata ruang jadi perumahan, otomatis kita harus mengecek," ujarnya.
Oleh karena itu, BPBD tidak hanya memetakan titik evakuasi dalam skala kabupaten atau kota. Titik-titik aman dalam skala lebih kecil juga mulai diperhatikan.
"Nah kemudian juga tim siaga yang di level RT/RW, di kewilayahan, siapa sih yang harus menggerakkan untuk melakukan evakuasi," kata Teten.
(bba/orb)