.webp)
Pemerintah Jawa Barat mulai memperkuat mitigasi gempa dari tingkat paling bawah. Tak hanya menyiapkan jalur evakuasi dan titik kumpul, BPBD Jabar mendorong kesiapsiagaan hingga tingkat keluarga, RT/RW, dan Linmas.
Langkah tersebut dilakukan karena ancaman gempa di Jawa Barat tidak hanya berasal dari laut, tetapi juga dari sesar-sesar yang tersebar di daratan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan pihaknya terus memperbarui kajian risiko bencana bersama BMKG dan PVMBG.
"Jadi kita sekarang kerja sama dengan teman-teman BMKG maupun dengan PVMBG meng-update terus termasuk kajian risiko bencana," kata Teten.
Salah satu yang telah diperbarui adalah rencana kontinjensi menghadapi ancaman Megathrust dan Sesar Lembang. Meski belum mengungkap datanya secara rinci, Teten menyebut Pemprov Jabar menaruh perhatian khusus untuk dua hal itu.
"Kita kemarin baru melakukan updating Renkon rencana kontinjensi di Megathrust, sudah dibuat Pergub-nya. Kemudian juga di Sesar Lembang," ujarnya.
Jawa Barat sendiri memiliki tingkat kerawanan gempa yang cukup luas. Sekitar 34,19 persen wilayah daratannya masuk dalam kawasan rawan gempa bumi.
Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana 2025-2029, kawasan rawan gempa tinggi mencapai 1.268.432,99 hektare dan kawasan rawan gempa menengah mencapai 2.421.668,88 hektare.
BPBD juga mencatat hampir 48,8 juta penduduk Jawa Barat terpapar ancaman gempa. Karena itu, mitigasi tidak bisa hanya mengandalkan respons pemerintah ketika bencana sudah terjadi.
Teten mengatakan mitigasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan nonstruktural.
"Pertama kita melihat mitigasi struktural maupun non-struktural. Rambu-rambu kita harus di-update, jalur evakuasi ka mana wae, ya kita terus update," katanya.
Menurut dia, titik kumpul yang pernah ditetapkan juga harus terus diperiksa. Perubahan tata ruang dapat membuat lokasi yang sebelumnya dianggap aman bisa berubah fungsi.
"Termasuk titik kumpul, kadang-kadang dulu titik kumpul tersebut lapang, tiba-tiba ayeuna mah ada perubahan tata ruang jadi perumahan, otomatis kita harus mengecek," ujarnya.
Oleh karena itu, BPBD tidak hanya memetakan titik evakuasi dalam skala kabupaten atau kota. Titik-titik aman dalam skala lebih kecil juga mulai diperhatikan.
"Nah kemudian juga tim siaga yang di level RT/RW, di kewilayahan, siapa sih yang harus menggerakkan untuk melakukan evakuasi," kata Teten.
Ia mencontohkan sejumlah kabupaten/kota telah memiliki titik kumpul skala besar. Namun, menurutnya, masyarakat tetap membutuhkan titik aman yang dapat dijangkau dengan cepat dari lingkungan tempat tinggal.
"Jadi meskipun kabupaten/kota sudah menetapkan titik kumpul besar, Kota Bandung menetapkan beberapa titik, Sumedang, KBB, tapi titik-titik aman yang di level terkecil itu kita update," ujarnya.
Kesiapsiagaan juga menyentuh persoalan komunikasi ketika bencana terjadi. BPBD berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk menentukan jalur komunikasi dan pembagian peran ketika terjadi keadaan darurat.
"Termasuk mungkin jalur komunikasi ya. Kita kerja sama dengan TNI-Polri, apabila terjadi bencana, pertama frekuensi bareng dulu ke mana, terus siapa yang akan menolong pertama," katanya.
Selain itu, BPBD juga melibatkan Satpol PP dan Linmas. Pelatihan dilakukan karena Linmas berada hingga tingkat desa dan diharapkan mampu menjadi bagian dari respons awal sebelum tim profesional tiba.
"Makanya kemarin teman-teman Satpol PP juga melakukan pelatihan-pelatihan ke Linmas karena Linmas itu kan sampai dengan tingkat desa ya," ujarnya.
Menurut Teten, masyarakat di tingkat lokal harus memiliki kemampuan melakukan tindakan awal dalam situasi darurat.
"Mereka harus melakukan apa satu jam pertama sebelum tim kita datang yang dari tim profesional, baik itu dari BPBD kabupaten/kota maupun dengan BPBD provinsi," katanya.
Simulasi juga dilakukan di tingkat keluarga. Salah satunya digelar di kawasan Dago, Kota Bandung, yang berada dekat dengan Sesar Lembang beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan agar langkah mitigasi bisa dimulai dari tingkat paling bawah, yakni keluarga.
"Termasuk kemarin kita melakukan gladi di Kota Bandung di daerah Dago ya karena Dago itu kan Sesar Lembang ini dekat. Kita melakukan latihan di tempat kecil dimulai dengan level keluarga. Ini yang terus kita lakukan," tutur Teten.
Bagi BPBD, pola tersebut merupakan bagian dari upaya mengubah pendekatan penanggulangan bencana. Pemerintah tidak ingin mitigasi baru bergerak ketika gempa sudah terjadi.
Dengan ancaman gempa yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Barat, kesiapan masyarakat pada menit-menit awal menjadi salah satu bagian penting dari mitigasi.
"Jadi kita memang sebelum bencana fokus ya, fokus. Tadi fokus saaya-aya gitu ya. Ketika sudah tanggap darurat ya banyak bendera karena itu mah jelaslah anggarannya juga ada. Yang rehabilitasi rekonstruksi pasca, ini juga masih banyak kendala kalau di Jawa Barat," katanya.
