Kenapa Rumah bisa Hancur Saat Gempa Sedang? Ini Penjelasan BPBD Jabar

Gempa bumi dengan magnitudo sedang tidak selalu berarti kerusakan yang ditimbulkan menjadi ringan. Di Jawa Barat, persoalan kualitas bangunan rumah warga justru menjadi salah satu faktor yang membuat guncangan gempa berpotensi menimbulkan kerusakan cukup besar.

Contohnya, gempa di Cianjur pada 21 November 2022 dengan kekuatan M 5,6 yang merusak 56.311 rumah, dan gempa Kabupaten Bandung pada 18 September 2024 dengan kekuatan M 4,9 yang menyebabkan 1.007 rumah rusak.

Penyebabnya bukan kekuatan gempanya, melainkan kombinasi kedalaman sangat dangkal (10 km) tepat di bawah permukiman padat, tanah yang tidak terkonsolidasi, dan bangunan yang tidak tahan gempa.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kebencanaan, banyak struktur bangunan rumah warga yang belum memenuhi standar ketahanan terhadap gempa.

"Jadi kebanyakan yang kami lihat dan hasil evaluasi BNPB, bahwa betul struktur bangunan itu belum layak (tidak tahan gempa)," kata Teten saat berbincang dengan detikJabar, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, persoalan konstruksi terlihat dari pola pembangunan rumah warga yang terkadang tidak memperhitungkan kekuatan struktur. Ia mencontohkan pembangunan rumah bertingkat yang tidak diikuti dengan konstruksi yang memadai.

"Di kita banyaknya teh gagah we heula ya, padahal strukturnya misalnya rumah tiga tingkat atau empat tingkat, beusi-beusi ininya teh 9 gitu kan, padahal harusnya tidak seperti itu juga, ini kadang-kadang seperti itu," ujarnya.

Teten menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi struktural masih kerap diabaikan masyarakat. Salah satunya terlihat dari rendahnya perhatian terhadap perizinan bangunan.

"Dan di kita kesadaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan, sok rata-rata di Jawa Barat berapa sih yang memiliki IMB yang betul-betul kecuali perumahan-perumahan ya. Mitigasi struktural itu yang kadang-kadang sama masyarakat kita tuh diabaikan," katanya.

Jawa Barat sendiri merupakan salah satu wilayah dengan ancaman gempa yang tinggi. Berdasarkan kajian risiko bencana yang dimiliki Pemprov Jabar periode 2025-2029, sekitar 34,19 persen wilayah daratan Jawa Barat memiliki risiko bencana gempa bumi.

Kawasan dengan risiko gempa tinggi mencapai 1.268.432,99 hektare, sedangkan kawasan dengan risiko menengah mencapai 2.421.668,88 hektare.

Ancaman tersebut berkaitan dengan kondisi geologi Jawa Barat yang berada di kawasan pertemuan lempeng serta memiliki sejumlah sesar aktif. Teten menyebut keberadaan sesar-sesar tersebut membuat hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki potensi terdampak gempa.

"Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah yang pertama, banyak daerah-daerah atau sesar-sesar yang tersebar di Jawa Barat. Sesar-sesar itu ada yang sudah ketemu, ada yang masih tersembunyi," tuturnya.

Sejumlah sesar yang menjadi perhatian antara lain Sesar Lembang, Sesar Baribis, dan Sesar Cimandiri. Selain itu terdapat pula sesar lainnya seperti Garsela, Sesar Sumedang, hingga Citarik.

BPBD Jabar saat ini memberi perhatian lebih terhadap empat daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Sukabumi.

"Kalau Jawa Barat mah gempa bumi hampir semua kabupaten/kota ya. Tapi ada yang empat kabupaten/kota yang menjadi perhatian utama. Yang pertama Kabupaten Bandung, kemudian Sumedang ya, kemudian juga Kota Bandung dan Sukabumi," kata Teten.

Menurut Teten, keempat wilayah tersebut memiliki kondisi yang perlu mendapat perhatian karena berada di kawasan yang dilewati sesar maupun struktur turunannya. Di Kota Bandung, misalnya, kondisi tanah juga menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan bekas danau purba.

"Dan Kota Bandung memiliki struktur tanah yang siga jeli gitu ya, karena dulunya danau purba," ujarnya.

Sementara di Kabupaten Sumedang, terdapat sesar lokal di wilayah Tanjungsari. Kabupaten Bandung juga memiliki kawasan Kertasari yang disebut berpotensi terpengaruh aktivitas Sesar Garsela.

Persoalan konstruksi bangunan menjadi semakin penting karena gempa tidak hanya berasal dari satu sumber. Teten menyebut masyarakat Jawa Barat perlu memahami adanya potensi gempa dari laut maupun darat.

"Gempa itu bisa juga berasal daripada gempa vulkanik. Contoh pergerakan gunung-gunung. Di kita ada tujuh (gunung aktif), dan itu bisa jadi terjadi gempa lokal," katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya perlu memperkuat mitigasi setelah bencana terjadi, tetapi juga memastikan bangunan warga sejak awal lebih aman terhadap guncangan.

Teten bahkan mengingatkan bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki kearifan lokal berupa rumah panggung yang secara historis berkaitan dengan kondisi lingkungan dan ancaman gempa.

"Bahwa dulu masyarakat Jawa Barat punya histori, kenapa Pajajaran tidak memiliki situs, karena pola pikir orang tua dulu paham bahwa di Jawa Barat daerah rawan terutama gempa, maka rumahnya rata-rata rumah panggung," ujarnya.

"Makanya Pak Gubernur sekarang kan lebih mengedepankan perbaikan rumah panggung. Salah satunya orang tua kita sudah memetakan bahwa di Jawa Barat cocoknya rumah panggung," sambungnya.

Menurut Teten, pilihan konstruksi masyarakat saat ini juga dipengaruhi keinginan mendapatkan rumah yang dianggap lebih nyaman. Di sisi lain, biaya material bangunan tahan gempa juga menjadi salah satu pertimbangan.

"Dan tadi balik lagi, kesadaran dalam hal IMB aja nggak merhatiin. Kan biasanya kalau IMB kan ada gambarnya dulu ya, kemudian juga dievaluasi apakah posisinya itu mereka ada di zona hijau, zona oranye, atau zona merah," katanya.

Ia mengatakan, perizinan pembangunan perumahan kini semestinya memperhatikan rekomendasi mitigasi dari sejumlah instansi terkait, termasuk BPBD dan dinas teknis. Namun, Teten juga mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam melakukan pengawasan.

"Dan ini kritik juga terhadap kita, terhadap pemerintah kadang-kadang kita juga lemah dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Ini yang selalu menjadi bahan kita melakukan evaluasi ya dengan teman-teman kabupaten/kota," katanya.