.webp)
Pemerintah kini tengah tancap gas merombak daftar penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Pertanyaannya, apakah perombakan besar-besaran ini akan mengubah status desil masyarakat?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai proses perombakan data bansos ini sangat memungkinkan untuk mengubah peta dan status desil kemiskinan masyarakat. Pasalnya, pemerintah sedang mengintegrasikan data tingkat kesejahteraan warga dari berbagai instansi.
Data yang dihimpun mencakup kepemilikan aset, seperti data lahan di Kementerian ATR/BPN, data kepemilikan kendaraan di basis data Polri, hingga berbagai informasi pendukung lainnya. Basis data terpadu inilah yang nantinya akan menjadi acuan BPS dalam melakukan pemutakhiran data desil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Perombakan data bisa ubah status desil warga?) sangat bisa sekali! Sangat bisa, karena desil itu kan dari BPS, itu turun ke lapangan langsung ya," kata Tito saat ditemui di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
"Ini kan direkonsiliasi dengan datanya yang pemilikan misalnya mobil, tanah, dan lain-lain. Ya, yang mungkin di desil nggak gitu, mungkin. Ya. Nah jadi ini bisa memperkuat DTSEN pendapat saya," jelasnya lagi.
Meski begitu, Tito menegaskan bahwa data baru ini tidak bertujuan menggantikan sensus BPS. Sebaliknya, data ini berfungsi untuk saling melengkapi agar gambaran kesejahteraan masyarakat lebih akurat, mengingat kondisi ekonomi warga sangat dinamis.
"Saling melengkapi! Saling melengkapi, belum tentu (data penerima bansos baru) jauh lebih akurat. Karena tadi ada perubahan-perubahan tadi ya. Tergantung basis datanya, apakah di-update nggak oleh polisi, di-update nggak oleh BPN," jelasnya.
Langkah ini diambil karena penyaluran bansos selama ini dinilai belum optimal. Data menunjukkan sekitar 60% penerima bansos saat ini dianggap tidak tepat sasaran, sementara ada sekitar 40% warga yang sebenarnya berhak namun belum terdaftar.
"Ini tidak tepat sasaran lebih kurang 60 persen. Nah, 60 persen ini boleh di-skip nggak. Sementara ada lebih kurang 40 persen yaitu yang berhak tapi tidak terdaftar. Jadi ini bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
Simak Video "Video: Mendagri Minta Daerah Tetap Inovatif dan Kreatif di Tengah Kesulitan"
[Gambas:Video 20detik] (mso/mso)
