.webp)
Ancaman gempa bumi membayangi sebagian besar wilayah Jawa Barat. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2025-2029, sebanyak 48,8 juta penduduk Jawa Barat terpapar ancaman gempa bumi.
Yang menjadi perhatian, 53 persen dari jumlah penduduk terpapar tersebut merupakan warga miskin. Kondisi ekonomi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi gempa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jawa Barat secara geologi berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Wilayah ini berada di sekitar pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia.
Belum lagi, keberadaan tujuh gunung api serta sejumlah sesar aktif yang mengelilingi wilayah Jawa Barat membuat provinsi ini rentan diguncang gempa.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan kondisi tersebut membuat hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki potensi terdampak gempa.
"Kalau Jawa Barat mah gempa bumi hampir semua kabupaten/kota ya (rawan)," kata Teten saat berbincang dengan detikJabar belum lama ini.
Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana itu, sekitar 34,19 persen wilayah daratan Jawa Barat memiliki risiko rawan gempa bumi. Kawasan rawan gempa tinggi mencapai 1.268.432,99 hektare, sedangkan kawasan dengan risiko menengah mencapai 2.421.668,88 hektare.
Sejumlah daerah bahkan menjadi perhatian utama BPBD Jabar, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Sukabumi. Teten mengatakan kerentanan di daerah tersebut berkaitan dengan keberadaan sesar maupun struktur geologi di wilayah masing-masing.
"Jadi pertama, mereka di wilayah yang daerah-daerah yang terlewati sesar, baik itu sesar utama maupun retakan-retakan sesarnya," ujarnya.
Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terpapar paling tinggi berdasarkan data kajian. Jumlahnya mencapai 5.551.958 jiwa. Di wilayah tersebut terdapat 3.739 penduduk disabilitas dan 2.689.815 penduduk miskin.
Sementara itu, Kota Banjar memiliki jumlah penduduk terpapar yang lebih rendah, yakni 208.257 jiwa. Di kota tersebut terdapat 727 penduduk disabilitas dan 107.055 penduduk miskin sehingga masuk kategori kerentanan rendah.
Selain jumlah penduduk yang terpapar, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam melihat dampak bencana.
Teten mengatakan BPBD berfokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, terdapat peran perangkat daerah lainnya.
"Kita di BPBD hanya menyampaikan bahwa apabila terjadi kejadian gempa maka kita melakukan mitigasi apa saja yang harus dilakukan. Strategi-strategi untuk menjamin masyarakat tersebut biasanya dilakukan oleh teman-teman dinas desa atau dinas sosial sebetulnya untuk jaring pengaman sosial dan sebagainya," bebernya.
Kerentanan tersebut semakin penting diperhatikan karena gempa dapat berdampak pada rumah, infrastruktur hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam Kajian Risiko Bencana, Kabupaten Garut memiliki potensi kerugian fisik tertinggi dengan nilai mencapai Rp 39,76 triliun. Kabupaten Bogor berada berikutnya dengan potensi kerugian fisik sekitar Rp 31,91 triliun.
Sementara potensi kerugian ekonomi terbesar tercatat di Kabupaten Sukabumi, yakni sekitar Rp 12,18 miliar. Secara keseluruhan, potensi kerugian ekonomi Jawa Barat mencapai sekitar Rp 280,8 miliar.
Jika potensi kerugian fisik dan ekonomi digabungkan, total potensi kerugian akibat gempa di Jawa Barat mencapai sekitar Rp 354,19 triliun.
Namun, Teten menegaskan angka tersebut bukan prediksi bahwa kerugian sebesar itu pasti terjadi. Nilai tersebut merupakan skenario terburuk apabila gempa berdampak secara luas di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mengenai berbagai sektor secara bersamaan.
"Kita berdasarkan peta kajian risiko bencana apabila ini menyeluruh, jebret kejadian keseluruhan, tapi ini mah kan sangat jarang ya kejadian gempa di semua tempat terconnecting. Nah ini angka ini yang keluar," ujar Teten.
Ia menyebut angka tersebut sebagai potensi dampak paling buruk yang digunakan dalam kajian kebencanaan. "Potensi paling buruk. Kalau di kebencanaan mah kan kita hitungnya pangpaitna gitu ya, paling pait. Ini kondisi terburuk," ungkapnya.
Untuk skenario yang lebih spesifik, pemerintah juga memiliki rencana kontinjensi untuk menghadapi ancaman tertentu, seperti Sesar Lembang yang dipastikan angka kerugiannya tidak sebesar potensi secara keseluruhan.
"Kalau per-part ada juga namanya Renkon, rencana kontinjensi seperti kejadian Sesar Lembang. Di rencana kontinjensinya kerugiannya ya tentu tidak sebesar seperti ini juga," tuturnya.
(bba/orb)
