Jawa Barat menghadapi beban pembangunan yang besar. Lebih dari 52 juta penduduk harus dilayani dengan 27 kabupaten/kota dan APBD provinsi 2026 sekitar Rp30,4 triliun. Kondisi itu membuat pemerataan pembangunan menjadi pekerjaan yang tidak ringan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bisa menjadi salah satu jalan untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan wilayah pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat diharapkan ikut semakin mudah dijangkau.
Menurut Ono, besaran anggaran Jawa Barat memang belum sebanding dengan besarnya jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Dia membandingkannya dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih banyak.
"Tapi ya memang harus kita akui ya, secara besaran anggaran dengan jumlah penduduk yang 50 juta, maka kita kalau ditanya misalnya cukup nggak? Ya mungkin masih jauh dari cukup ya," kata Ono.
Jawa Barat saat ini memiliki 27 kabupaten/kota. Sementara Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dan Jawa Tengah 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.
"Apalagi kita bisa bandingkan misalnya akumulasi APBD provinsi ditambah 27 kabupaten/kota dibandingkan misalnya, mohon maaf, Jawa Tengah, Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Jawa Barat tapi jumlah kabupaten/kotanya yang jauh lebih besar dari Jawa Barat," ujarnya.
"Jawa Timur punya 38 kabupaten/kota, lalu Jawa Tengah punya 35 kabupaten/kota, maka kalau digabungkan seluruh APBD itu, maka Jawa Barat itu lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur," sambung Ono.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah harus dilakukan di Jawa Barat. Ono mengatakan Pemprov Jabar bersama DPRD telah mengusulkan 10 calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) yang resmi masuk ke Kementerian Dalam Negeri.
Sepuluh wilayah tersebut yakni Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Subang Utara, dan Kabupaten Cirebon Timur.
Ono menyebut pembentukan DOB tidak semata-mata berkaitan dengan membagi wilayah administrasi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan pelayanan secara lebih dekat.
"Kemarin sudah kita putuskan bersama Gubernur ada 10 daerah yang kita sudah usulkan menjadi daerah otonomi baru ya, seperti Sukabumi, Bogor, Garut, Tasik, Cianjur, Indramayu, Cirebon, Subang," kata Ono.
"Kenapa kita apa konsisten untuk untuk bagaimana wilayah-wilayah itu bisa menjadi daerah otonomi baru karena tadi pada saat bicara pelayanan masyarakat itu bisa lebih dekat," lanjutnya.
Simak Video "Video KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Sejumlah Dokumen Disita"
(bba/dir)