.webp)
Jawa Barat menghadapi beban pembangunan yang besar. Lebih dari 52 juta penduduk harus dilayani dengan 27 kabupaten/kota dan APBD provinsi 2026 sekitar Rp30,4 triliun. Kondisi itu membuat pemerataan pembangunan menjadi pekerjaan yang tidak ringan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bisa menjadi salah satu jalan untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan wilayah pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat diharapkan ikut semakin mudah dijangkau.
Menurut Ono, besaran anggaran Jawa Barat memang belum sebanding dengan besarnya jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Dia membandingkannya dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi ya memang harus kita akui ya, secara besaran anggaran dengan jumlah penduduk yang 50 juta, maka kita kalau ditanya misalnya cukup nggak? Ya mungkin masih jauh dari cukup ya," kata Ono.
Jawa Barat saat ini memiliki 27 kabupaten/kota. Sementara Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dan Jawa Tengah 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.
"Apalagi kita bisa bandingkan misalnya akumulasi APBD provinsi ditambah 27 kabupaten/kota dibandingkan misalnya, mohon maaf, Jawa Tengah, Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Jawa Barat tapi jumlah kabupaten/kotanya yang jauh lebih besar dari Jawa Barat," ujarnya.
"Jawa Timur punya 38 kabupaten/kota, lalu Jawa Tengah punya 35 kabupaten/kota, maka kalau digabungkan seluruh APBD itu, maka Jawa Barat itu lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur," sambung Ono.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah harus dilakukan di Jawa Barat. Ono mengatakan Pemprov Jabar bersama DPRD telah mengusulkan 10 calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) yang resmi masuk ke Kementerian Dalam Negeri.
Sepuluh wilayah tersebut yakni Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Subang Utara, dan Kabupaten Cirebon Timur.
Ono menyebut pembentukan DOB tidak semata-mata berkaitan dengan membagi wilayah administrasi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan pelayanan secara lebih dekat.
"Kemarin sudah kita putuskan bersama Gubernur ada 10 daerah yang kita sudah usulkan menjadi daerah otonomi baru ya, seperti Sukabumi, Bogor, Garut, Tasik, Cianjur, Indramayu, Cirebon, Subang," kata Ono.
"Kenapa kita apa konsisten untuk untuk bagaimana wilayah-wilayah itu bisa menjadi daerah otonomi baru karena tadi pada saat bicara pelayanan masyarakat itu bisa lebih dekat," lanjutnya.
DOB Bukan Sekadar Tambah Daerah
Ono juga menilai pemekaran berpotensi membuat kapasitas anggaran di wilayah baru menjadi lebih besar. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dan ruang fiskal yang lebih memadai, pembangunan diharapkan bisa lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
"Yang kedua ya tadi yang saya sampaikan, anggarannya pun ya akan lebih besar. Ya kan akan lebih besar. Jadi itu yang yang masih menjadi konsentrasi Jawa Barat untuk bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan rakyat di Jawa Barat," ujarnya.
Namun, Ono mengingatkan bahwa persoalan pembangunan Jawa Barat tidak bisa semata-mata diselesaikan dengan menambah anggaran atau memperbanyak daerah otonom.
Dia menyebut Jawa Barat pernah memiliki APBD hampir sekitar Rp40 triliun. Namun, menurut dia, terdapat sekitar Rp6 triliun yang merupakan hak kabupaten/kota terkait pajak kendaraan bermotor.
"Jawa Barat pernah kita mempunyai APBD sekitar Rp40 triliun ya, Rp40 triliun tapi ada sebagian Rp6 triliunnya itu ya haknya kabupaten/kota terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Taruhlah Rp34 triliun," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Ono menilai besaran APBD tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Sebab, anggaran yang besar tetap membutuhkan program yang tepat agar benar-benar menyentuh persoalan masyarakat.
"Tapi memang kondisi Jawa Barat pun tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan di Jawa Barat yang sangat kompleks. Sehingga saya sering mengatakan bahwa anggaran ini juga tidak menjadi ukuran utama untuk bisa menyelesaikan segala persoalan di Jawa Barat," ucapnya.
"Jadi besar kecilnya anggaran ya akan sangat tergantung terkait dengan program yang dibuat oleh Gubernur, oleh DPRD. Mampu tidak menyelesaikan persoalan-persoalan warga," tambah Ono.
Pemerataan Harus Terlihat di Kehidupan Warga
Bagi Ono, ujung dari seluruh kebijakan pemerintah daerah tetap harus bermuara pada perubahan yang dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya bertambahnya anggaran ataupun terbentuknya daerah baru.
"Maka saya sering mengatakan bahwa kerja baik dari seorang kepala daerah dan DPRD-nya, maka keberhasilan itu diukur bagaimana tingkat kemiskinannya itu turun, tingkat penganggurannya itu turun, angka stunting-nya turun, dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Menimbang Napas APBD Jabar di Tengah Defisit |
Karena itu, APBD Jabar 2026 sebesar Rp30,4 triliun harus diarahkan pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Terlebih, Ono mengakui sektor ekonomi rakyat masih belum maksimal.
"Jadi sekali lagi dengan APBD yang sekarang Rp30,4 triliun, ya sebisanya mungkin kita merumuskan berbagai macam program yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat," pungkasnya.
Simak Video "Video KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Sejumlah Dokumen Disita"
[Gambas:Video 20detik] (bba/dir)
