.webp)
Pelaksanaan APBD Jawa Barat 2026 mendapat perhatian dari DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyebut serapan anggaran hingga semester pertama masih berada di kisaran 40 persen lebih, di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Ono mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena APBD Jabar 2026 disusun dengan target pembangunan yang cukup tinggi untuk menopang visi Jabar Istimewa yang diusung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Jawa Barat Ini satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, ada 50 juta (warga) lebih. Sehingga kita menginginkan dengan Pak Gubernur yang mempunyai visi Jabar Istimewa, maka pembangunan di Jawa Barat harusnya tidak biasa-biasa saja. Sehingga di rencana pembangunan jangka menengah daerah, kami DPRD beserta Gubernur menargetkan hal-hal yang harus istimewa," kata Ono dalam acara detik pagi, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, target pembangunan yang tinggi tersebut kemudian harus berhadapan dengan kondisi keuangan yang tidak mudah akibat adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD), sementara pendapatan asli daerah (PAD) juga berpotensi terkoreksi.
"Sehingga dalam APBD pun kita menganggarkan satu angka yang optimis di saat situasi keuangan negara tidak baik-baik saja. Sehingga pelaksanaan APBD 2026 ya, kita menghadapi suatu kondisi ya tekanan fiskal di mana TKD berkurang, pendapatan asli daerah kemungkinan juga terkoreksi," ujarnya.
Ono mengatakan hingga semester pertama, penyerapan APBD, baik dari sisi belanja maupun pendapatan, masih berada di angka 40 persen lebih.
"Sehingga sampai dengan semester pertama ya, penyerapan APBD baik belanja maupun terkait dengan pendapatan ya masih di angka 40% lebih. Tapi tentunya kita masih optimis ya bahwa itu sesuai dengan perencanaan," katanya.
Meski demikian, angka tersebut tetap menjadi perhatian DPRD. Fungsi pengawasan disebut terus dijalankan untuk memastikan program pembangunan tidak berjalan lambat.
"Di sisi lain pada saat penyerapannya masih sebesar itu, tentunya kami yang mempunyai fungsi pengawasan terus-menerus, kita awasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Angka 40% itu tentunya menjadi perhatian kita untuk mendorong gubernur beserta seluruh perangkat daerahnya untuk benar-benar memaksimalkan," tutur Ono.
Ono menyebut salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah infrastruktur. Jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi menjadi sasaran pembangunan karena dampaknya paling mudah dirasakan masyarakat.
"Ada beberapa hal misalnya, prioritas pembangunan yang terutama infrastruktur, Pak KDM kan senang membangun jalan, jembatan yang Itu merupakan kewenangan provinsi. Maka prioritas infrastruktur itu yang yang tentunya harus kita dukung bersama," ucapnya.
Untuk infrastruktur jalan provinsi, Ono menyebut pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,8 triliun pada 2026.
"Kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat ya, misalnya di infrastruktur berarti jalan-jalan provinsi. Maka di tahun 2026 ini tidak kurang dari Rp4,8 triliun dialokasikan untuk menyelesaikan jalan-jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat," katanya.
Baca juga: Menimbang Napas APBD Jabar di Tengah Defisit |
Namun, pembangunan tidak berhenti pada kewenangan provinsi. Menurut Ono, Pemprov Jabar juga mulai masuk membantu pembangunan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, kota, hingga desa, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
"Maka tahun ini juga pemerintah provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembangunan jalan yang merupakan kewenangan kabupaten, kota dan desa. Walau pun masih kecil angkanya, di desa itu kalau tidak salah jalan-jalan desa itu tahun ini kita alokasikan Rp80 miliaran," ungkapnya.
"Yang kedua terkait dengan PJU. Jalan-jalan provinsi dari mulai 2025-2026 ini fokus bagaimana terpasang PJU di seluruh jalan provinsi dan di tahun ini pun kita sudah mengarahkan PJU untuk membantu di jalan-jalan kabupaten dan jalan desa," pungkasnya.
Simak Video "Video: Perubahan APBD Jawa Barat 2026: Uang Rakyat untuk Apa?"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
