Langkah Pemprov Jabar Terkait Dana Transfer Pusat Dipangkas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memutar otak menghadapi kabar tak sedap dari pusat. Dana transfer ke daerah (TKD) yang selama ini menjadi tumpuan utama pembiayaan, dipangkas cukup besar mencapai Rp2,458 triliun. Imbasnya, APBD Jabar 2026 pun ikut menyusut signifikan.

Namun, di tengah tekanan fiskal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan tenaga kerja maupun pelayanan publik.

"Tidak (ada pengurangan), ya, sedang kita dalami. Pokoknya kita harus menjaga kapasitas fiskal, keseimbangan fiskal, jangan sampai mengurangi alokasi belanja publik," ujar Herman, Sabtu (11/10/2025).

Herman menegaskan, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).

Semua tenaga paruh waktu akan tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja, transformasi status menjadi pegawai penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Teman-teman saat ini masih paruh waktu, tidak usah khawatir, ekosistemnya tetap akan kita jaga. Hanya saja transformasi dari paruh waktu ke penuh waktu nanti kita sesuaikan. Karena fiskalnya saat ini sedang menghadapi tantangan, itu masalah waktu saja," jelasnya.

Kepastian juga diberikan bagi tenaga non-ASN yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Toh nomor induk pegawai kan tetap akan dikeluarkan. Yang paling penting teman-teman ada kepastian bahwa yang paruh waktu nanti akan menjadi penuh waktu," kata Herman.

Meskipun kondisi fiskal sedang ketat, Herman menegaskan seluruh program prioritas Pemprov Jabar tetap berjalan. Bidang-bidang vital seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak akan disentuh oleh pemangkasan.

"Pak gubernur kan sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua kita akan penuhi, tidak ada yang dikurangi," katanya.

Untuk menambal kekurangan dana dari pusat, Herman menyebut Pemprov Jabar akan menjalankan strategi efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi.

"Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta," pungkasnya.