.webp)
Bupati Bandung Dadang Supriatna gencar menyosialisasikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai kecamatan. Hal tersebut dilakukan supaya program prioritas itu bisa berjalan dengan baik dan aman.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu rela berkeliling untuk bertemu dengan pengurus KDKMP dan beberapa warga di desa. Sebagian warga masih ada yang tidak paham program Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
"Saya melihat dan mendengar beberapa informasi yang saya terima, 80 persen belum paham tentang tujuan koperasi. Belum memahami koperasi ini terbentuk, dan bagaimana langkah kerjanya," ujar Dadang, Jumat (10/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa pengurus KDKMP mengharapkan pinjaman modal usaha koperasi dipermudah, kejelasan suplai barang, ketersediaan barang terutama barang subsidi. Kemudian menginginkan adanya bisa konsinyasi dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
"Kenapa koperasi dibentuk, kelihatannya belum terpotret karena mereka kelihatannya masih bingung bagaimana mengeluarkan pinjaman kepada masyarakat, bingung bagaimana caranya usaha. Jadi kalau masih bingung artinya tidak ada kemauan untuk bagaimana koperasi ini supaya bisa berkembang," katanya.
Terdapat beberapa manfaat jika pengurus KDKMP bisa menjalankan tata kelola dengan baik. Salah satunya adalah anggaran dana desa dari pemerintah pusat tetap akan dilaksanakan dalam konteks pembangunan. Kemudian desa akan mendapatkan tambahan pendapatan yaitu melalui APBDes desa masing-masing.
"Tapi sebaliknya kalau pengelolaan tidak selesai dan tidak mampu, maka dampaknya adalah minimal 30 persen anggaran ditahan dan langsung diambil oleh Bank Himbara," jelasnya.
"Pertanyaannya, apakah KDKMP akan pinjam ke bank dulu atau usaha dulu? Saya yakin di tiap desa punya potensi dan punya kantor. Dan manfaatkan bangunan yang ada. Bukan masalah tempatnya, tetapi yang saya harapkan pengurusnya betul-betul paham tentang koperasi," tambahnya.
Dadang menginginkan beberapa pengurus KDKMP bisa dijalankan oleh orang yang profesional dalam bidang koperasi. Hal tersebut akan menentukan keberhasilan programnya dengan baik.
"Sejak awal saya menyampaikan bahwa dalam menentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih jangan karena saudara, karena keluarga, karena tim sukses. Tapi saya lebih mengharapkan yang ditunjuk sebagai Ketua KDMP maupun Ketua KKMP ini betul-betul profesional. Karena apa, keberhasilan dan ketidakberhasilan KMP berdampak terhadap pembangunan di desa masing-masing," tegasnya.
KDKMP diharapkan bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah dan anggota koperasi sebelum meminjam ke bank. Makanya pemerintah hadir dengan program yang bisa dirasakan masyarakat.
"Koperasi sebagai ekosistem yang mengatur roda ekonomi di desa masing-masing. Nah inilah harus ditangkap peluang oleh teman-teman para kepala desa," kata Dadang.
Menurutnya bahwa di desa masing-masing punya komoditas unggulan. Sehingga KMP yang ada di desa masing-masing bisa bekerja sama dengan KMP lainnya.
"Misalnya dalam pengadaan beras, bisa bekerjasama dengan KMP yang memiliki beras. Untuk itu, catat potensi yang ada di masing-masing desa. Nantinya, KMP bisa bekerjasama dengan SPPG di tempat masing-masing, setelah nantinya akan dibuat melalui Instruksi Bupati," bebernya.
Ia mengatakan lahirnya program KDKMP bersamaan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis). Kata dia, adanya program itu harua bisa memberikan supporting terhadap program MBG tersebut.
"Saya hitung untuk kebutuhan MBG, bahan pokonya saja tidak kurang dari Rp3,4 triliun di Kabupaten Bandung per tahun. Sasarannya hampir 1,253 juta jiwa. Setelah dihitung anggaran yang akan turun ke Kabupaten Bandung Rp5,4 triliun per tahun," ujarnya.
Untuk itu, Bupati berharap KMP untuk mempersiapkan kebutuhan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KMP juga bisa menjadi supplier atau penyedia kebutuhan pupuk bagi para petani.
"Jadi jangan dikuasai ekonomi oleh kelompok oportunis. Maka ingin dikuasai ekonomi ini oleh rakyat Indonesia," pungkasnya.
(yum/yum)
