Target Bey soal Produksi Gabah Kering Giling di Jabar

Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin meninjau panen raya di Kecamatan Tukdana, Indramayu pada Senin (18/11/2024). Ia mengatakan kunjungan tersebut untuk memastikan panen di daerah pesisir Jabar tersebut.

Bey ingin Jabar bisa mencapai target produksi gabah kering giling (GKG) 11.084.635 ton sampai akhir 2024 sesuai yang diinginkan Pemerintah Pusat. Ia pun meminta agar sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik dilakukan dinas terkait.

"Karena data dari BPS, Jawa Barat itu akan dibawa target tahun 2024. Tapi saya minta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengecek ulang dan rekonsiliasi datanya dengan BPS," ucap Bey.

Berbagai upaya telah dilakukan dengan intensifikasi pertanian seperti pompanisasi dan pengaturan jadwal masa tanam. Bey pun mengaku optimis mampu mengejar target, sebab hasil panen raya di Kecamatan Tukdana cukup baik.

Satu hektare sawahnya bisa menghasilkan 8 ton gabah kering giling. Terlebih menurutnya, lingkungan produksi di sana sudah terintegerasi, sehingga ada alat penggilngan padi tak jauh dari sawah untuk memperingkas proses produksi.

"Tadi saya lihat kan kalau di Tukdana tadi sudah baik ya. Jadi 1 hektare bisa 8 ton hasil panen GKG-nya. Di sebelahnya ada pengeringan dan sebagainya. Itu sangat baik sekali itu dicontoh oleh gapoktan-gapoktan lain," kata Bey.

Ia pun turut mendengarkan keluhan-keluhan dari para petani. Bey mengaku masih ada beberepa kendala pertanian yang masih harus dijawab.

Seperti saat ini petani masih mengeluh harga pupuk mahal dan stok yang kadang langka. Bey juga terus mencari solusi dari keluhan tersebut serta mencari upaya agar nilai tukar petani terus membaik.

"Keluhan itu pupuk, pupuknya masih sulit didapat. Tapi kalau di tempat tadi (Tukdana) itu sebetulnya sudah baik, jadi pupuk-pupuk tadi masih. Dan kami inginkan nilai tukar petani semakin tinggi," tutur Bey.

Ia juga mengungkap, salah satu penyebab pupuk langka di antaranya disebabkan saat ini sedang transisi pemerintahan, yang mana banyak nomenklatur kementerian berubah begitu pun pemegang jabatannya. Otomatis perubahan ini berdampak pada birokrasi.

Menurutnya, saat ini kuota pupuk nasional sebanyak 9,55 juta ton tapi baru disalurkan sekitar 5 juta ton. Selain perubahan birokrasi, persoalan lain adalah irigasi pertanian.

"Pupuk itu kemarin Pak Menko Pangan itu sudah mencatat sebetulnya. Jadi sampai hari ini dari total 9,5 juta yang harusnya disebarkan baru 5 juta. Nah itu tuh permasalahannya karena birokrasi. Nah itu sedang dirampingkan katanya di pusat. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk penggunaan pupuk itu nanti birokrasinya," kata Bey.

"Masalah lainnya sudah dicatat, masalah irigasi atau tempat lain, itu juga masalah pembangunan sekunder. Tapi kami sudah mencatat, saya lakukan dengan Pjs Bupati untuk evaluasi tahun depan di Jawa Barat, jangan sampai kita di bawah target. Kami tahun ini sih belum pasti di bawah target, tapi kami akan rekonsiliasi dulu dengan BPS. Tapi kalau di Indramayu sepertinya minimal sama dengan tahun lalu," harap Bey.