Dosen FISIP UIN Bandung Bicara Plus-Minus Kabinet Merah Putih Prabowo

Forum Dosen FISIP Universitas Islam Sunan Gunung Djati kembali diadakan untuk kali ke-25 di Aula Gedung FISIP UIN Kota Bandung, Rabu kemarin (30/10/2024). Forum ini membahas tentang dinamika sosial hingga Kabinet Merah Putih.

Dalam forum kali ini, pembicara diisi oleh tiga orang dosen dari bidang fokus berbeda yang ada di FISIP UIN, di antaranya Hamzah Turmudi sebagai dosen sosiologi, Fajar Tri Sakti sebagai dosen administrasi publik, dan Iqbal Reza Satria sebagai dosen ilmu politik. Ketiganya, membahas sebuah tema besar bertajuk 'Kabinet Prabowo-Gibran: Dinamika Sosial, Struktur Birokrasi, dan Manuver Politik'.

Dinamika Sosial

Dalam diskusi yang berjalan selama kurang lebih 2 jam ini, pembahasan dibuka oleh Hamzah Turmudi. Ia mengulas mengenai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat dan pengaruhnya terhadap Keputusan, sert kebijakan yang kedepannya akan diambil oleh kabinet baru masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai hal tersebut ia sampaikan melalui kacamata yang sesuai dengan keahliannya, yakni ilmu sosiologi.

"Prabowo ini dibesarkan di dunia militer, kaya raya keluarganya, dari dunia bisnis. Prabowo juga dididik di luar negeri. Maka itu membantu habitus individu dia. Nah, dari situ dia akan mencari field yang sesuai, tentunya militer, pendidikan dan bisnis. Oleh karena itu tidak heran ketika Prabowo memilih kabinetnya yang berlatar belakang militer, yang berlatar belakang pebisnis, yang berlatar belakang terdidik," jelas Hamzah yang menghadiri acara dengan mengenakan kemeja putih bergaris biru.

Lebih lanjut, dirinya pun menjelaskan secara lebih dalam mengenai teori habitus dan field yang dijadikan dasar dari ungkapannya terkait Prabowo. Teori ini dicetuskan oleh Pierre Bourdieu dengan membahas terkait jaringan sosial yang terdapat dalam diri manusia. Habitus sendiri, dijelaskannya sebagai sesuatu yang berada di dalam individu. Sedangkan field berada dalam struktur sosial. Kedua hal ini terhubung dari jaringan sosial atau interaksi-interaksi yang individu itu sendiri lakukan.

Dalam kesempatan ini pula, Hamzah menyoroti salah satu fenomena sosial mengenai post-truth yang tengah menjadi-jadi dalam lingkungan sosial masyarakat, khususnya pada ruang-ruang media digital. Menurutnya, menjaga kredibilitas politik di antara polarisasi sosial yang sedang marak terjadi merupakan tantangan bagi jalannya kabinet Prabowo-Gibran. Terlebih dengan tidak terbendungnya post-truth, kebenaran yang ada saat ini tidaklah lagi dilihat berdasarkan fakta yang terjadi, melainkan hanya berdasarkan persepsi.

Struktur Birokrasi

Urusan adalah dasar dari pembentukan organisasi kelembagaan. Berdasarkan dari daftar struktur kabinet yang telah diumumkan kepada publik dan diberi nama dengan sebutan Kabinet Merah Putih, Fajar Tri Sakti melihat bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap 6 aspek yang termasuk ke dalam pelayanan dasar, di antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta sosial. Sebab, pelayanan dasar tersebut secara pasti telah diamanatkan oleh undang-undang (UU).

"Salah satu yang juga dibenahi dalam kabinet Prabowo-Gibran, salah satunya mengubah Peraturan Presiden yang berbicara tentang urusan dan kelembagaan. Salah satu contoh yang paling mudah, 4 Menko menjadi 7. Menteri Keuangan ditarik sekarang di bawah Presiden langsung," ungkap Fajar.

Perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam kabinet tersebut, Fajar lihat sebagai bentuk upaya guna membenahi tata cara urusan dan kelembagaan yang ada dalam pemerintahan saat ini. Perubahan-perubahan lainnya pun, diakui Fajar cukup dapat mengagetkannya seperti perubahan kendaraan dinas RI 1 hingga perubahan warna dari hitam ke putih pada kendaraan-kendaraan dinas lainnya.

Kemudian salah satu yang menjadi sorotan utamanya ialah mengenai reposisi dan reorientasi birokrasi. Menurutnya, dalam kondisi normal perihal reposisi dan reorientasi perlu diadakan kajian khusus yang disebut sebagai analisa jabatan guna dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya yang perlu dievaluasi. Di akhir pembicaraannya, Fajar meyakini bahwa perubahan nomenklatur ini akan berdampak kepada pemerintahan kabupaten dan kota, sebab pemerintah dalam skala pemerintahan kabupaten dan kota ini tentunya akan melihat dan melakukan perintah dari tingkatan atasnya, yakni pemerintahan pusat.

Manuver Politik

Dengan jumlah kabinet yang gemuk, sejumlah 48 orang menteri , 5 orang pejabat setara menteri dan 59 orang wakil menteri, Iqbal Reza Satria melihatnya sebagai dua mata koin yang bisa menguntungkan atau juga merugikan.

"Stabilitas politik jadi penting, maka harus ada konsensus dan konsolidasi begitu. Tapi bisa baik, bisa buruk juga. Ada plus minus dalam gemuknya kabinet. Plusnya ada stabilitas politik di tengah-tengah geopolitik yang tidak menentu. Minusnya, terdapat pada sisi anggaran, penambahannya hanya pada pembelanjaan pegawai pada tataran Menteri saja," terang Iqbal lebih lanjut.

Tak hanya para pembicara, pada diskusi ini dihadiri pula oleh para mahasiswa serta dosen yang turut mengikuti pembahasan serta memberikan pertanyaan guna terlibat dalam diskusi. Selain itu, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mahasiswa dan dosen selaku audience, pembahasan yang terjadi menjadi lebih luwes dengan topik yang semakin luas.