Bandung Raya berada dalam ancaman kepungan sampah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Helmi Gunawan mengungkap catatan sejak awal Oktober hingga kini kiriman sampah ke TPA Sarimukti masih sama.
Padahal, keempat daerah di Bandung Raya sudah membuat komitmen bersama untuk mengurangi sampah secara signifikan. Sebab TPA Sarimukti sudah overload 1000% dengan menampung k 24 juta meter kubik sampah.
"Jadi kalau dari data sampai hari ini sejak komitmen bersama, masih belum terlihat. Sarimukti ini dengan adanya upaya pengurangan 500 ton per hari, ternyata dari data yang ada, grafik memperlihatkan tidak adanya penurunan yang signifikan," ucap Helmi, Kamis (24/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam data SampahKita DLH, diungkap bahwa Kota Bandung menjadi penyumbang sampah terbanyak. Baru sebanyak 43 atau 28,48% dari total 151 kelurahan di Kota Bandung yang menginput datanya ke aplikasi yang diawasi oleh Pemprov Jabar tersebut.
Kota Bandung per hari ini, masih tercatat mengirim sampah sebanyak 187,5 ritase dari target turun ke 140 ritase. Sementara Kabupaten Bandung Barat juga tak kalah tinggi, masih mengirim sampah sebanyak 26 ritase dari target hanya 17 ritase.
Kota Cimahi masih mengirim sampah sebanyak 23 ritase dari target yang sama dengan KBB, 17 ritase. Dan terakhir Kabupaten Bandung berada di titik aman yakni mengirim sampah 39,5 ritase dari target 40 ritase.
"Jadi kami berharap masyarakat di rumah tangga betul-betul melakukan upaya pengurangan sampah. Di antaranya memilah sampah organik maupun anorganik, dan sampah organiknya mulai dikelola sejak dari rumah bisa dengan lubang biopori, loseda, takakura atau komposting sederhana," ucap Helmi.
"Kami di pemerintahan terutama perkantoran Pemprov Jabar juga melakukan pengurangan timbulan sampah dan mulai melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik. Termasuk pembatasan serta pengurangan sampah mulai dari sumber," sambungnya.
Di lain sisi, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman juga wanti-wanti pada daerah yang belum kunjung mengurangi kiriman sampahnya. Terlebih Bandung Raya punya sejarah darurat sampah.
"Nah saat ini belum darurat, tapi kalau dibiarkan bisa darurat. Masa harus masuk lubang yang sama untuk kedua kali? Makanya Pak Gubernur meminta antisipatif. Kita lakukan perbaikan agar tidak terjadi ledakan sampah, karena sampahnya berkurang dan kapasitas Sarimukti bisa cukup sampai tahun 2027," ucap Herman.
Kini, langkah yang dilakukan Pemprov Jabar yakni selain mengurangi sampah dao hulunya, di hilirnya juga akan ditambah kapasitasnya sambil menunggu operasional Legok Nangka.
Lahan dari kawasan hutan milik Perhutani sebesar 6,3 hektar disediakan untuk Sarimukti. Lahan itu disebut sudah mengantongi izin sejak tahun 2006 oleh KLHK.
"Kami pun antisipasi di hilirnya dengan tadi. Sampah di Sarimukti kami lakukan pemadatan dengan harapan bisa dimanfaatkan. Kemudian kami juga sedang mendorong pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan tahun depan, awal, kita bisa perluas menjadi tambahan 6,3 hektar. Di Sarimukti itu kita lakukan perluasan untuk zona 5," kata Herman.
Meski ada penambahan lahan, Herman menegaskan bahwa upaya ini bukan untuk tiap daerah jadi terlena. Herman mengatakan edukasi terus dilakukan dan kepercayaan pun diberikan pada masing-masing kepala daerah.
Harapannya, amanah tersebut dapat dilakukan sebaik-baiknya. Bagi daerah yang belum kunjung menurunkan kiriman sampahnya, Herman mengatakan belum ada sanksi yang ditetapkan.
"Sebaik-baiknya sanksi adalah sadar diri aja lah gitu. Kalau masyarakat yang paling bagus edukasi lah, jangan sampai ada urusan penertiban sampah tapi ada rakyat yang terluka gitu ya. Tapi kalau sudah tidak normal, kalau sudah keterlaluan ya memang harus ditindak secara hukum," pesannya.
(aau/yum)