.webp)
BP3MI Jawa Barat mengungkap penyebab maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. BP3MI menyoroti modus-modus perekrutan ilegal yang kerap menjerat para PMI.
Kepala BP3MI Jabar, Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan, calo memberikan penawaran yang menggiurkan kepada masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Di sisi lain, masyarakat yang sulit mendapat pekerjaan akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut.
"Memang dilematis juga ya, satu sisi mungkin pemerintah belum bisa mengakomodir (lowongan) pekerjaan, yang kedua terkait masalah ekonomi, ingin cepat bekerja dan mendapatkan penghasilan, akhirnya mungkin mendapatkan melalui jalan pintas," kata Mulia saat diwawancarai, Rabu (23/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena gayung bersambut, calo ini berkeliaran datang door to door, kadang memberikan uang fee buat keluarga yang ditinggalin sekian juta, mereka proses segala macam paspor, kadang umur dipalsukan dan lain sebagainya langsung bisa berangkat," lanjutnya.
Menurut Mulia, salah satu tawaran dari para calo yakni iming-iming mendapat gaji besar di Timur Tengah dan bisa melaksanakan ibadah umroh dengan mudah. Padahal saat ini, pemerintah sedang melakukan moratorium pemberangkatan PMI ke Timur Tengah.
"Namanya keberangkatan secara unprosedural terutama Timur Tengah yang paling sering bermasalah, ada kekerasan fisik, pelecehan seksual, gaji tidak sesuai, overtime (waktu kerja)," tuturnya.
Mulia juga mengungkap salah satu kasus TPPO yang kini sedang marak terjadi adalah penipuan menjadi scammer online di negara Myanmar. Dia mengungkapkan, banyak PMI tertipu dengan lowongan kerja yang tersebar di internet.
"Sebetulnya itu mereka mendapatkan informasinya dari media online, dari media sosial, ada tawaran pekerjaan dan lain sebagainya langsung mendaftarkan secara mandiri, itu tidak melewati kita. Jadi dia langsung diterima persyaratan, CV segala macam," ujarnya.
Biasanya kata Mulia, korban TPPO scammer online akan diberangkatkan lebih dulu ke Thailand sebelum dipekerjakan di Myanmar. Mulia mengaku miris melihat maraknya korban TPPO dengan menjadi scammer online yang padahal memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi.
"Itu kita miris juga ya padahal rata-rata mereka orang-orang yang berpendidikan, ternyata sarjana yang paham teknologi gitu. Tapi memang itu syaratnya yang bisa menjadi operator IT di sana untuk (jadi operator) judi online," tegasnya.
Sepanjang tahun 2024 ini, Mulia menyebut BP3MI Jabar telah menangani 20 kasus TPPO yang 10 diantaranya berasal dari Sukabumi. "Yang laporan ke kita itu di Sukabumi ada 10, tambah lagi yang sebelumnya, ada kurang lebih 20-an," ucap Mulia.
Upaya Memberantas Calo
Lebih lanjut, Mulia menerangkan BP3MI berkomitmen untuk terus memberantas keberadaan calo yang memberangkatkan PMI secara unprosedural. Salah satu caranya adalah menggerakkan tenaga komunitas yakni Kawan PMI yang tersebar di seluruh Jawa Barat.
"Komunitas Kawan PMI itu adalah mitra kita, jadi kepanjangan tangan kita di lapangan yang membantu secara terbatas dan terukur membantu tugas kita sebenarnya," ucap Mulia.
Kawan PMI kata dia punya tiga tugas pokok yaitu mensosialisasikan prosedur pemberangkatan PMI secara resmi, melakukan pendampingan kepada PMI yang punya masalah dan mencegah pemberangkatan PMI secara unprosedural.
"Membantu pencegahan, paling tidak bisa memberikan informasi dimana ada kegiatan hal yang tidak sesuai seperti penempatan unprosedural, biasanya ada penampungan (calon PMI sebelum berangkat). Diharapkan mereka bisa memberikan informasi kepada kita," tandasnya.
(bba/dir)
