Pro Kontra Wacana Pengaturan Jam Operasional Kendaraan di Bandung

Wacana Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur jam operasional kendaraan guna menekan kemacetan dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif. Sebab, langkah tersebut akan sia-sia jika jumlah kendaraan pribadi terus bertambah.

Pemkot Bandung diketahui tengah menggodok rencana pengaturan jam operasional untuk kendaraan. Nantinya, ada tiga sektor yang akan diatur jam operasional kendaraannya, yakni sektor pendidikan, perkantoran dan angkutan barang.

Hal tersebut diungkap Pj Wali Kota Bandung, A Koswara. Menurut dia, langkah paling cepat dan mudah untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung adalah dengan mengatur kendaraan yang mengaspal setiap harinya.

"Kami akan melakukan regulasi pengaturan jam operasional, itu yang paling mudah saya lakukan (untuk atasi kemacetan), karena untuk infrastruktur itu saya tidak punya waktu," kata Koswara, Kamis (17/10).

"Pengaturan jam operasional itu akan diatur kapan masuk pendidikan (sekolah), kapan masuk perkantoran dan jam operasional untuk kendaraan barang yang masuk ke perkotaan. Dalam dua minggu lagi kita akan keluarkan aturannya," sambungnya.

Koswara menjelaskan, dalam wacana yang sedang digodok Pemkot Bandung, disiapkan skema pengaturan kendaraan. Namun untuk sektor sekolah kata dia, tidak banyak perubahan yang dilakukan.

Sementara sektor perkantoran, ASN jadi target dari wacana ini dengan harapan terbagi arus lalulintas pada jam-jam sibuk. Kemudian pengaturan angkutan barang yang masuk ke Kota Bandung jadi prioritas agar kemacetan di tengah kota bisa diminimalisir.

"Kalau untuk pendidikan mesti tetap, yang lebih banyak diatur itu jam kerja karyawan itu swasta dan PNS. Pertama diatur yang PNS dulu. Kemudian yang cukup signifikan adalah angkutan barang, bongkar muat barang itu akan diatur. Kurang lebih seperti itu, detailnya nanti kita sosialisasi," jelasnya.

Namun wacana tersebut diminta untuk dikaji dengan matang. Sebab, beberapa kali upaya Pemkot Bandung untuk mengatasi kemacetan berakhir sia-sia. Permintaan itu muncul dari Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana.

"Usaha-usaha pemerintah dalam mengurai kemacetan sangat kita apresiasi, walaupun usaha ini sudah berulangkali dilakukan jauh sebelumnya. Namun memang hasilnya belum signifikan perihal pengaturan jam," kata Andri, Selasa (22/10/2024).

Menurut Andri, beberapa kebijakan yang sempat dilakukan untuk menekan kemacetan di Kota Bandung yakni menggratiskan bus sekolah dan mengatur zonasi agar siswa bisa berjalan kaki ke sekolah tanpa harus menggunakan kendaraan.

Tapi lagi-lagi, dua upaya itu dianggap belum efektif mengatasi kemacetan. Menurut Andri, kemacetan tidak akan terhindarkan selama kendaraan baru terus bertambah di Kota Bandung.

"Kalau dilihat menurut saya tidak terbendungnya pertambahan kepemilikan kendaraan baru yang lebih dominan menjadi masalah kemacetan di Kota Bandung," tegasnya.

Karena itulah, Andri meminta Pemkot Bandung untuk melakukan kajian dengan sungguh-sungguh terkait wacana pengaturan jam operasional kendaraan tersebut. Dia menekankan, kebijakan yang dikeluarkan Pemkot harus dibuat secara matang.

"Usaha untuk mengatur jam sekolah dan jam kerja harus dikaji secara akademis dan hasil kajian yang komprehensif sesuai dengan kondisi di lapangan, agar langkah-langkah penyelesaian dapat mendekati hasil yang diharapkan," tutup Andri.