Kata DPRD Bandung soal Wacana Aturan Jam Operasional Kendaraan Pribadi

Kata DPRD Bandung soal Wacana Aturan Jam Operasional Kendaraan Pribadi

Bima Bagaskara - detikJabar
Kamis, 10 Okt 2024 19:00 WIB
Macet di Jalan Ahmad Yani Bandung.
Macet di Jalan Ahmad Yani Bandung. (Foto: Istimewa/ Jatnika Sadili)
Bandung -

Pj Wali Kota Bandung mewacanakan pemberlakuan jam operasional kendaraan pribadi untuk mengatasi kemacetan. Hal itu diungkap Koswara saat rapat pembahasan tindak lanjut rencana pengusahaan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) beberapa hari lalu.

Saat itu, Koswara menyebut Pemkot Bandung menyiapkan solusi jangka pendek dan menengah, dengan memberlakukan jam operasional kendaraan pribadi, serta mengefektifkan manajemen pengelolaan lalu lintas guna menekan angka kemacetan.

"Manajerial pergerakan lalu lintas ini dapat menekan angka kemacetan, sambil menunggu hadirnya BIUTR," ucap Koswara, Selasa (8/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merespons hal itu, anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengungkapkan, pemberlakuan jam operasional kendaraan pribadi merupakan langkah yang sulit direalisasikan. Karena itu, dia meminta perlu ada solusi lain untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung.

"Kalau untuk pembatasan sepertinya tidak mungkin masyarakat menurut aturan tersebut, contoh penerapan ganjil genap akan lama berlakunya. Cari solusinya harus tepat bagaimana mengatur pergerakan orang setiap harinya," kata Andri saat dikonfirmasi, Kamis (10/10/2024).

ADVERTISEMENT

Menurut Andri, Pemkot Bandung perlu memperbanyak kantong parkir dan menyediakan sarana transportasi umum yang nyaman digunakan masyarakat. Dengan begitu, jumlah kendaraan pribadi yang digunakan bisa ditekan dan mengurangi kemacetan di jalan.

"Contoh sediakan kantung parkir lalu naik kendaraan shuttle disediakan oleh pemerintah untuk mengantarkan ke jalur-jalur tempat mereka bekerja atau beraktifitas, semacam kendaraan bus sekolah gratis," ungkapnya.

"Dan banyak lagi inovasi lainnya bisa bekerja sama dengan operator penyedia jasa transportasi seperti Grab, Gojek, dengan mendapatkan diskon dari pemerintah agar tidak menggunakan kendaraan pribadi selama pembangunan berjalan," tandasnya.

(bba/iqk)


Hide Ads