Bey Minta Wacana Jam Operasional Kendaraan di Bandung Dikaji Serius

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menanggapi adanya wacana program jam operasional kendaraan di Kota Bandung. Ia mengatakan baiknya kebijakan tersebut dikaji mendalam dan diterapkan terlebih dahulu di kantor pemerintahan, sebelum akhirnya diterapkan ke masyarakat.

Bey menyoroti bahwa kebijakan yang hendak diterapkan di Kota Bandung itu jangan sampai menuai protes masyarakat. Apalagi mungkin kebijakan tersebut akan banyak berdampak pada anak sekolah dan mahasiswa.

"Dikaji lebih mendalam sebelum dilakukan, betul-betul diperhatikan. Bagaimana dengan transportasi umum yang tersedia? Juga itu kan berarti ngubah kalau misal diubah lebih pagi itu, jangan sampai ada anak yang masih gelap sudah bepergian gitu kan, itu risikan juga. Rumah kan jangan bayangkan sekolah itu sudah zonasi semua kan, masih ada yang jauh-jauh rumahnya," ucap Bey dihubungi wartawan, Rabu (23/10/2024).

Bey mengatakan, jangan sampai juga kebijakan tersebut membuat jam aktivitas jadi lebih dini, hingga tak memikirkan waktu ibadah atau mempersiapkan tubuhnya. Ia pun menyarankan agar kebijakan tersebut sebelum diterapkan ke masyarakat, bisa diuji coba ke lingkungan pemerintah Kota Bandung dulu.

"Bisa jadi juga kuliah lebih pagi lagi, kelas sudah pagi lebih pagi lagi. Ya itu dikaji betul. Jangan sampai ada anak yang masih gelap sudah keluar rumah. Jadi hitung mundur semuanya. Jam berapa mereka siap-siap, jam berapa makannya, jam berapa mandinya, sholat subuh di mana. Ya, dikaji betul," pesan Bey.

"Kalau mau ya, kalau mau dipraktikkan, praktikkan dulu aja di kantor kota-kota dulu, kantor wali (kota Bandung) dulu. Coba kan dulu sebulan. Baru lihat dampaknya, tanya kepada semua pegawai nyaman tidak dengan masuk lebih pagi dan pulang lebih awal? Kalau mau dicoba di kantor Wali Kota dulu aja intensif gitu, kalau mau dicoba," sambungnya.

Bey pun mewanti-wanti agar tak menerapkan kebijakan yang berisiko untuk masyarakat. Bey menegaskan ia tak anti dengan kebijakan ekstrim, hanya saja ia berharap agar kebijakan telah dimatangkan dan tidak merugikan masyarakat.

Ia paham bahwa ada niat untuk mengurai kemacetan dengan cepat, namun Bey mengingatkan bahwa tak semua orang yang beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi.

"Jangan coba-coba yang kayak begini lah. Kayak di protes kayak di NTT tuh. Ya, intinya dicoba jangan sampai membuat kebijakan yang kontraproduktif gitu loh. Nanti malah karena pagi-pagi, anak tidak sempat sarapan dan sebagainya malah jadi baru coba seminggu sudah sakit semua," ucap Bey.

"Coba semua. Saya tidak anti kebijakan yang ekstrim, tapi dikaji betul jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Karena tidak semua masyarakat punya kendaraan sendiri. Ada masih banyak yang bergantung kepada kendaraan umum. Apakah kendaraan umum sudah ada belum pagi-pagi? Nanti kan tidak ada jadi menggunakan ojek online, lebih mahal lagi biayanya," imbuh Bey.

Selain itu, Bey juga berpesan pada Pj Wali Kota Bandung A Koswara bersama jajaran Pemkot Bandung, agar mengkaji betul wacana ini. Dimulai dari biaya, keamanan, hingga kesehatan untuk masyarakatnya. "Kalau mau uji coba di kantor Wali Kota, sebulan cobain, lalu dianalisa setelah itu," pesannya.

Diberitakan sebelumnya, muncul wacana Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur jam operasional kendaraan guna menekan kemacetan. Hal ini melihat dari jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah. Nantinya, ada tiga sektor yang akan diatur jam operasional kendaraan, yakni sektor pendidikan, perkantoran, dan angkutan barang.

Hal tersebut diungkap Pj Wali Kota Bandung, A Koswara. Menurut dia, langkah paling cepat dan mudah untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung adalah dengan mengatur kendaraan yang mengaspal setiap harinya.

"Kami akan melakukan regulasi pengaturan jam operasional, itu yang paling mudah saya lakukan (untuk atasi kemacetan), karena untuk infrastruktur itu saya tidak punya waktu," kata Koswara, Kamis (17/10).

"Pengaturan jam operasional itu akan diatur kapan masuk pendidikan (sekolah), kapan masuk perkantoran dan jam operasional untuk kendaraan barang yang masuk ke perkotaan. Dalam dua minggu lagi kita akan keluarkan aturannya," sambungnya.

Koswara menjelaskan, dalam wacana yang sedang digodok Pemkot Bandung, disiapkan skema pengaturan kendaraan. Namun untuk sektor sekolah kata dia, tidak banyak perubahan yang dilakukan.

Sementara sektor perkantoran, ASN jadi target dari wacana ini dengan harapan terbagi arus lalulintas pada jam-jam sibuk. Kemudian pengaturan angkutan barang yang masuk ke Kota Bandung jadi prioritas agar kemacetan di tengah kota bisa diminimalisir.