Pakar ITB Soroti Bayar Parkir Pakai QRIS di Bandung

Penerapan rencana pembayaran parkir on the street berbasis QRIS yang akan diterapkan Dishub Kota Bandung jadi perbincangan hangat akhir-akhir ini di Kota Bandung.

Dosen Teknik Sipil sekaligus pakar transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) R Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, jika Pemkot Bandung serius ingin memaksimalakan pemasukan dari parkir, program ini jangan seperti mesin parkir.

"Sebenarnya penerapan parkir barcode dan mesin parkir yang sebelumnya itu semata-mata untuk mengurangi kebocoran dari pembayaran parkir, karena kalau pembayaran parkir gunakan sistem cash dikhawatirkan ada banyak kebocoran, jadinya dicoba tidak dengan cash," kata Sony dihubungi detikJabar via sambungan telepon, Jumat (11/10/2024).

Sama halnya dengan pembayaran parkir menggunakan mesin, pembayaran parkir on the street berbasis QRIS digunakan tujuannya untuk mengurangi kebocoran dari transaksi parkir. Penerapan parkir berbasis mesin dan berbasis QRIS menurut Sony juga sama-sama rawan terjadi kecurangan.

"Kecurangan sangat tinggi, pada waktu mesin parkir pun terkait jumlah yang mau dibayarkan misal parkir lebih satu jam, tapi yang dibayarkan satu jam, banyak juga yang parkir tidak mau ribet bayarnya ke petugas parkir, jadi cash-cash juga," ungkapnya.

"Dengan menggunakan barcode sama potensi ada (kecurangan), apakah ada barcode palsu dan jumlah yang harus dibayarkan, ini harus dipikirkan karena transaksi non tunai ini harus tahu berapa yang dibayarkan. Kan kalau di mal mah pasti ya berapa yang harus dibayar akan masuk dan keluar jam berapa tidak bisa didebat, tapi kalau on the street enggak ada catatan jam parkir, sehingga agak sulit masalah besaran parkir yang harus dibayar," tambahnya.

Selain itu, Sony khawatir ada jukir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan segala potensi kecurangan itu, Sony menyebut jika program ini harus benar-benar diujicobakan dahulu dan dievaluasi berkala oleh Dishub.

"Kita khawatir enggak semua jukir benar, makannya menurut saya apapun kebijakan ini, satu sisi terobosan teknologi dan satu sisi antisipasi kebocoran, makannya harus uji coba dulu. Ya kita ambil contoh mesin parkir pemantauan enggak jalan dan semua diserahkan apa adanya, pengecekan durasi dan kedisiplinan jukir dan warga untuk bayar parkir belum ketat," jelasnya.

"Apapun kebijakan pengawasan harus ada jangan Dishub serahkan semua ke mayarakat dan jukir, kalau mau serius memanaje pemasukan dari parkir ya," pungkasnya.