Sekretariat DPRD Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,4 miliar untuk membeli mobil dinas baru ketua dan wakil ketua. Rencana pembelian mobil baru itu tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Namun rencana pembelian mobil dinas baru itu menuai kritikan dari sejumlah pihak. Pembelian mobil baru hingga menelan duit belasan miliar dinilai sebagai pemborosan.
Berikut fakta-fakta soal rencana pembelian mobil baru tersebut:
1. Satu Mobil Bernilai Rp 2,2 Miliar
Berdasarkan penelusuran detikJabar, anggaran untuk pembelian 5 mobil baru DPRD Jabar itu tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Jika dikalkulasikan, anggaran mobil baru per unit untuk satu pimpinan mencapai Rp 2.286.000.000 atau sekitar Rp 2,2 miliar.
"Metode pemilihan : e-purchasing. Pemanfaatan barang/jasa mulai Maret 2024, akhir Desember 2024," demikian bunyi detail paket pengadaan 5 mobil dinas baru untuk DPRD Jabar sebagaimana dilihat di laman https://sirup.lkpp.go.id/, Senin (4/3/2024).
Paket dengan nama pengadaan 'Kendaraan Dinas Jabatan-Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan' tersebut memiliki kode 47534040. Adapun spesifikasi mobil dinas yang hendak dipesan, yaitu berjenis sedan atau jeep.
Dalam informasi yang tertuang, pelaksanaan penyedia paket pengadaan itu dimulai pada Januari-Februari 2024. Sementara, pelaksanaan kontraknya ditarget dilakukan pada Maret 2024.
2. Untuk Mobilitas Gantikan Mobdin Lama
Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh membenarkan, soal anggaran untuk pembelian mobil baru tersebut. Ia menyatakan, 5 kendaraan itu nantinya untuk pimpinan DPRD yang memerlukan mobil baru sebagai mobilitas lantaran armada yang lama biasanya sudah tak lagi prima.
"Kalau pengadaan mobil, itu sudah menjadi sebuah SOP kesekretariatan dewan. Karena mobil yang dipakai oleh pimpinan sebelumnya biasanya sudah tua. Kayak mobil yang dipakai saya, (Toyota) Prado misalkan, itu kan keluaran tahun 2013/2014. Kalau misalkan dipakai untuk pimpinan lagi, ini mah rasa-rasanya khawatir lah," kata Oleh Soleh.
3. Keamanan Pimpinan Dewan
Oleh Soleh kemudian bicara tentang mahalnya anggaran mobil dinas baru untuk 5 pimpinan DPRD Jabar tersebut. Meskipun begitu mahal, namun karena alasan keselamatan, bagi dia, anggaran tersebut sudah terbilang wajar untuk keperluan para pimpinan dewan.
"Bukan mengabaikan bahwa efisiensi, bukan mengabaikan persoalan rakyat masih banyak, enggak ke sana maksud saya. Kalau misalkan ada peremajaan, pada posisi untuk mendorong mobilitas para pimpinan, rasa-rasanya itu hal yang memang sepantasnya. Karena keamanan itu lebih penting,"pungkasnya.
(sya/mso)