.webp)
Sekretariat DPRD Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,4 miliar untuk membeli mobil dinas baru ketua dan wakil ketua. Rencana pembelian mobil baru itu tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Namun rencana pembelian mobil dinas baru itu menuai kritikan dari sejumlah pihak. Pembelian mobil baru hingga menelan duit belasan miliar dinilai sebagai pemborosan.
Berikut fakta-fakta soal rencana pembelian mobil baru tersebut:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Satu Mobil Bernilai Rp 2,2 Miliar
Berdasarkan penelusuran detikJabar, anggaran untuk pembelian 5 mobil baru DPRD Jabar itu tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Jika dikalkulasikan, anggaran mobil baru per unit untuk satu pimpinan mencapai Rp 2.286.000.000 atau sekitar Rp 2,2 miliar.
"Metode pemilihan : e-purchasing. Pemanfaatan barang/jasa mulai Maret 2024, akhir Desember 2024," demikian bunyi detail paket pengadaan 5 mobil dinas baru untuk DPRD Jabar sebagaimana dilihat di laman https://sirup.lkpp.go.id/, Senin (4/3/2024).
Paket dengan nama pengadaan 'Kendaraan Dinas Jabatan-Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan' tersebut memiliki kode 47534040. Adapun spesifikasi mobil dinas yang hendak dipesan, yaitu berjenis sedan atau jeep.
Dalam informasi yang tertuang, pelaksanaan penyedia paket pengadaan itu dimulai pada Januari-Februari 2024. Sementara, pelaksanaan kontraknya ditarget dilakukan pada Maret 2024.
2. Untuk Mobilitas Gantikan Mobdin Lama
Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh membenarkan, soal anggaran untuk pembelian mobil baru tersebut. Ia menyatakan, 5 kendaraan itu nantinya untuk pimpinan DPRD yang memerlukan mobil baru sebagai mobilitas lantaran armada yang lama biasanya sudah tak lagi prima.
"Kalau pengadaan mobil, itu sudah menjadi sebuah SOP kesekretariatan dewan. Karena mobil yang dipakai oleh pimpinan sebelumnya biasanya sudah tua. Kayak mobil yang dipakai saya, (Toyota) Prado misalkan, itu kan keluaran tahun 2013/2014. Kalau misalkan dipakai untuk pimpinan lagi, ini mah rasa-rasanya khawatir lah," kata Oleh Soleh.
3. Keamanan Pimpinan Dewan
Oleh Soleh kemudian bicara tentang mahalnya anggaran mobil dinas baru untuk 5 pimpinan DPRD Jabar tersebut. Meskipun begitu mahal, namun karena alasan keselamatan, bagi dia, anggaran tersebut sudah terbilang wajar untuk keperluan para pimpinan dewan.
"Bukan mengabaikan bahwa efisiensi, bukan mengabaikan persoalan rakyat masih banyak, enggak ke sana maksud saya. Kalau misalkan ada peremajaan, pada posisi untuk mendorong mobilitas para pimpinan, rasa-rasanya itu hal yang memang sepantasnya. Karena keamanan itu lebih penting,"pungkasnya.
4. Dianggap Pemborosan Anggaran
Rencana DPRD Jawa Barat membeli 5 mobil dinas baru senilai Rp 11,4 miliar mendapat kritik tajam. DPRD dianggap tak beretika karena lebih mementingkan pemborosan anggaran, dibanding melihat kondisi perekonomian warga yang kini belum pulih seperti sedia kala.
"Saya nggak keberatan dengan membeli yang baru, tapi harus diperhatikan harganya yah. Ini mereka malah seperti tidak beretika karena di tengah kondisi warga yang sedang susah, beras mahal, sembako mahal, malah mau beli mobil yang harganya sampai miliaran gitu," kata Pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan Inisiatif Bandung Nandang Suherman, Senin (4/3/2024).
5. Sepola Sarankan Beli Mobil Lebih Murah
Pengajar Sepola, Nandang beranggapan mobil dengan harga lebih murah bisa didapatkan untuk menunjang kinerja pimpinan DPRD Jabar. Ia tak melarang jika para pimpinan tersebut memang membutuhkan mobil yang baru, terutama demi mendukung mobilitas mereka menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat.
Saya tidak melarang, kalau memang yang lama sudah tidak layak, apalagi boros pemeliharaanya, memang harus diganti. Tapi dengan harga segitu, barangkali harus dipikir ulang. Kan yang harganya di bawah Rp 1 miliar juga sudah relatif bagus lah. Wakil rakyat itu harusnya bisa lebih peka," tuturnya.
6. Desak Anggaran Mobdin Miliaran Ditinjau Ulang
Nandang juga mendesak anggaran itu supaya ditinjau ulang. Jika memang kebutuhannya mendesak untuk membeli mobil baru bagi pimpinan dewan, Nandang menginginkan anggarannya bisa lebih disesuaikan.
"Walaupun nanti sepertinya ada alasan bahwa ini sudah dialokasikan, tapi mereka bisa menolak soal itu. Terutama pimpinan dewan yah, mereka bisa melarang alokasi yang sudah dianggarkan sama setwan," ucap Nandang.
"Karena saya juga sepakat pimpinan DPRD pun harus didukung oleh fasilitas yang cukup, agar kinerjanya bagus. Tapi, alokasinya jangan sampai keterlaluan begini. Gunakan lah etikanya. Walau secara regulasi tidak melanggar, tapi harus gunakan moralitas agar warga juga bersimpati terhadap mereka nantinya," pungkasnya.
7. Respons Sekretariat DPRD Jabar
Sekretariat DPRD Jabar lalu merespons rencana pengadaan tersebut. Plh Sekretaris DPRD Iis Rostiasih mengungkapkan, rencana pengadaan ini masih menunggu persetujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.
"Oh belum itu mah. Kita harus persetujuan BPKAD ya, nggak tau BPKAD nya setuju atau tidak," ujar Iis saat dikonfirmasi detikJabar belum lama ini.
Iis mengaku, belum bisa memberi informasi lebih lanjut terkait rencana pengadaan mobil dinas baru itu. Sebab, ia mengaku harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar. "Ini ada di bagian umum ya, nanti saya konfirmasi dulu," singkatnya.
